Berita Baru Indonesia – Hakim Agung Yang Katakan Hukuman Mati Tidak Sesuai UUD 1945

 

Dari banyaknya pertanyaan yang sudah terkait akan adanya tindak pidana mati yang sudah muncul dari wawancara kepada calon Hakim Agung Jusran Thawab. Dari anggapan hakim tersebut katakan kalau hukuman pidana mati tersebut bisa melangar akan ajaran dari UUD 1945.

“Di samakan dengan kesalahannya, masih bisa di dakwa menjadi terpidana mati. Cuma hanya di UUD 1945 yang sudah di jelaskan kalau adanya hak asasi manusia,” ujar dari Jusran yang dalam suatu wawancara seleksi CHA yang sudah di gelar di ruang aula dari Komisi Yudisial, Kramat Jaya Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2013).

Para panelis pun memberikan banyak jawaban yang terperinci dari hakim tertinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut. Sehingga bisa membuat semakin sempitnya jawaban yang sebutkan kalau pidana mati bisa menyimpang dari ajaran dan pedoman UUD 1945.

“Iya memang sangat bertentangan,” ujar dari Jusran tersebut.

Setelah itu panelis yang sudah bertanya kepada analisis Jusran yang sebutkan mengaa kalau pidana mati yang bertentangan dengan UUD 1945 padahal sudah di ketahui kalau masih belum ada penguji yang berasal di MK. Jusran yang memberikan peniaian akan pemahaman pidana mati MK dengan yang memang sangat berbeda dari anggapanya.

“Seperti yang sudah saya teliti yang bertentangan karena peraturan perundang-undangan itu berdasarkan dari tata urutan tertinggi mereka,” ujar dari Jusran.

Lebih dari itu, CHA Jusran yang sudah akui mempunyai sebanyak 4 rekening bank yang satu jenis. Ia memang juga sebutkan ada 2 dari rekenenignya yang sudah hangus.

“Memang saya mempunyai rekening banyak yang saya gunakan untuk gaji saya, jadi ya jelas yang saya lakukan banyak sekali rekening yang sudah saya buat,” ujar dari Jusran lagi.

Sudah dapat di mengerti kalau Jusran itu adalah salah satu calon hakim agung yang sudah memberikan suatu lamaran ke kamar pidana. Hingga sampai hari ini, di mana ini adalah hari ke empat darinya masih belum  ada kandidat yang sangat memuaskan KY di dalam suatu proses wawancara untuk bisa dapatkan 7 hakim agung lainnya.

 

 

 

 

Be Sociable, Share!