Berita Baru Politik – Cara Ahok Ribut Dinilai Rencana Pencitraan

 

Abraham Lunggana, yang saat ini  menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta memberikan tanggapan masalah keributan yang sudah terjadi berada di dalam rapat rancangan pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta di tahun 2015 sudah sengaja di rencanakan sebelumnya. Dari anggapannya, kericuhan yang sudah terjadi tersebut sudah di rencanakan sebelumnya oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang di sapa Ahok.

Seperti tanggapan dari Haji Lulung, julukan dari Abraham Lunggana, tujuan dari Ahok, Gubernur DKI tersebut dalam merencanakan keributan tersebut sebelumnya adalah suatu pencitraan kepada dirinya sendiri.

“Ini menjadi suatu pencitraan jilid kedua untuk dirinya,” terang dari Haji Lulung disebutkan pada saat menjadi pembicara berada di dalam sebuah acara diskusi yang berada di Menteng, Jakart Pusat, hari Sabtu ini (7/3/15).

Haji Lulung yang menyebutkan kalau pencitraan pertama dilakukan oleh Ahok adalah pada saat dirinya keluar dari partai Gerindra.

“Saya rasa untuk pencitraan yang pertama kalinya sudah dia lakukan oleh Ahok pada saat dirinya keluar dari partainya sendiri, Gerindra,” terang dari sang politisi berasal dari PPP tersebut.

Berada di dalam kericuhan dalam rapat tersebut, Lulung menyatakan kalau DPRD DKI sama sekali tidak mempermasalahkan terkait masalah sistem yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti e-budgeting. Masalah yang muncul adalah sikap Ahok yang sudah mengajukan adanya draf APBD 2015 bukan berasal dari pembahasan bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

“Yang dinamakan dengan e-budgeting tersebut siapa yang senang itu sangat bagus di apresiasikan. Semua orang akan bisa mengapresiasika tersebut. Akan tetapi jangan sampai menabrak dengan yang namanya undang-undang dan peraturan,” terang dirinya.

Seperti anggapan dari Lulung, sama dengan undang-undang RAPBD berdasarkan dari hasil e-budgedting juga melalui adanya suatu pembahasan bersama dengan legislatif sebelum bisa di ajukan kembali. Dengan dasar tersebut Lulung yang menyebutkan kalau draf dari APDB dikirim Ahok tersebut memang cacat prosedur.

Be Sociable, Share!