Berita Bisnis dan ekonomi – Haram Hukumnya Bantu Tax Amnesty Bagi Para Konsultan Pajak

Pemerintah memang melarang konsultan pajak akan menjadi sebuah perencanaan pajak atau tax planner khususnya bagi para peserta dari program pengampunan pajak atau tax amnesty, walaupun perencanaan pajak memang digunakan untuk meminimalisir adanya jumlah kewajiban pajak secara legal dilegalkan. Sebuah larangan itu berguna untuk menghindari upaya dalam mensiasati kebijakan pengampunan pajak.

“Konsultan pajak tak boleh menjadi sebuah tax planner guna untuk tax amnesty,” jelas mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan saat ditemui di Graha Akuntan, seperti yang dilasnir dalam cnnIndonesia.com pada hari Minggu, 24/07/2016.

Mardiasmo melanjutkan bahwa pemerintah sudah menggandeng IKPI guna untuk membantu dalam mensosialisasikan sebuah program amnesty yang akan berlaku sampai 31 Maret 2017 nanti. Hal tersebut juga ada penandatanganan secara komitmen dari Kementerian Keuangan dan juga IKPI akhir-akhir ini.

Sangat diharapkan, para konsultan pajak dapat menjadi sebuah jembatan dari pemerintah kepada wajib pajak, jadi pelaksanaan program dari tax amnesty pun dapat berjalan dengan maksimal.

Bagi Mardiasmo, pelaksanaan sebuah program pengampunan pajak dapat menjadi sebuah upaya untuk dijadikan pelajaran bagi warga Indonesia pada perbaikkan iklim investasi. Karena pasalnya, wajib pajak dapat saja kembali meetakkan investasinya ke luar neegeri setelah tahu hasil investasi asset repatriasi yang tidak menarik.

Apa itu asset repatriasi itu? asset repatriasi adalah sebuah asset tambahan yang akan dialihkan yaitu dari luar negeri menuju dlaam negeri yang dulu memang belum pernah dilaporkan di dalam SPT. Seperti di dalam UU Pengampunan Pajak, maka aset ini memang harus diinvestasi ke dlaam instrument investasi yang ada di Indonesia dalam waktu yaitu minimal 3 tahun. Bentuk dari investasi dapat berupa finansial ataupun sector yang riil.

Jadi, Kismantoro Petrus selaku sekretaris Umum dari IKPI telah menyatakan maslaha komitmen dari IKPI guna mendukung dari kebijakan Peerpajakan Pemerintah, dan juga masalah tax amnesty. Hal tersebut sudah sesuai dengan AD/ART IKPI.

“Ada 2 hal yang seharusnya ditulis di dalam AD/ART IKPI, yang pertama adalah konsultan pajak adalah pendukung ditegakkannya UU Perpajakan dan juga konsultan pajak yaitu sebagai pendukung di dalam mensosialisasikan aturan mereka kepada public,” tambah Kismantoro.

About The Author