Berita Dunia Baru – Dokumen Pribadi Jokowi Telah Bocor

Seperti dari data pribadi para pemimpin negara anggota G20 telah bocor pada saat menghadiri adanya suatu konferensi tingkat tinggi berada di Brisbane, Australia untuk November 2014 lalu. Satu dari salah sekian banyak data pribadi pemimpin yang sudah bocor adalah milik dari Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan dari media Inggris, The Guardian, Senin (30/3/15) telah memberikan lansiran berada di berita itu telah di bocorkan secara tidak sengaja oleh seorang petugas Departemen Imigrasi Australia berada di penyelenggaraan turnamen sepak bola se Asia. Ada beberapa data pribadi yang sudah sampai berada di tangan orang yang sudah keliru antara dari nomor pasrpor, dan semua adanya identitas pribadi di saat akan menghadiri dari pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Adanya suatu informasi pertama kali sudah disebutkan berada di dalam direktur Layanan Visa Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia kepada Komisioner Privasi Australia. Adanya direktur tersebut telah menyampaikan berada di tanggal 7 November lalu memang sudah bocor dari adanya data pribadi dan dia sudah menginginkan masukan dengan cepat.

“Informasi pribadi yang sudah di kirimkan yaitu diantaranya adalah nama lengkap, tanggal lahir, gelar, warga negara, nomor paspor, visa dan juga visa yang dikelompokkan terkait adanya 31 pemimpin internasional,” terang dari Direktur Layanan Visa ke Komisioner.

Kesalahan manusia yang menyebabkan adanya kebocoran masalah data pribadi tersebut. Seperti adanya info yang datang, petugas Departemen Imigrasi memang tidak memeriksakan program surat elektronik Microsoft Oulook, di saat memasukan detail masalah kontak tujuan ke email itu. Maka dari itu hal itu membuat adanya kekeliruan dengan mengirimkan data tersebut kepada orang yang salah dan seharusnya tidak mempunyai akses di data itu.

Kendati masalah petugas berada di Komisioner Australia telah memberikan keraguan itu akan bisa disebarkan berada di publik, akan tetapi bisa dimungkinkan data di ketahui oleh publik bisa saja terjadi. Dari departemen imigrasi yang anggap tidak ada pelanggaran yang sistemik atau institusional tentang pelanggaran tersebut.

About The Author