Berita Ekonomi – China Tidak Minta Jaminan Untuk Bangunan Proyek Kereta Cepat

 

Kini berasal dari kementrian keuangan atau kemenku sudah menepis adanya kabar yang sudah sebutkan kalau negara Tiongkok sudah meminta jaminan kepada pemerintah Indonesia jika dari proyek pembangunan kereta cepat seperti yang disebut dengan High Speed Train (HST) yang mempunyai rute dari Jakarta ke Bandung telah gagal total. Kini dari pemerinah memberikan ketegasan kalau tidak akan memberikan jaminan satu persenpun kepada China digunakan untuk proyek yang sebesar US$ 5,5 miliar itu.

“Saya sendiri masih belum pernah dengarkan permintaan akan jaminan itu secara langsung,” terang dari Bambang Brodjonegoro yang di saat ini menjadi Menteri Keuangan di temui pada saat berada di Hotel Bidakara, untuk hari ini Jumat (29/1/16).

Dengan ketegasannya Bambang Brodjonegoro sebutkan kalau pemerintah saat ini masih tetap untuk menjalankan kesepakatan kalau proyek dari kereta cepat ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga tidak menggunakan jaminan pemerintah, misalnya di ambil alih dari pemerintah Indonesia jika memang proyeknya gagal.

“Untuk dahulu memang kesepakatannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung termasuk juga dengan jaminan pemeritah,” terangnya menjelaskan sekali lagi.

Agar bisa di ketahui, adapun proyek kereta cepat dari Jakarta ke Bandung itu masih berada di jalur untuk mencari beberapa izin yang masih belum bisa di dapatkan. Sebelum bisa memulai adanya pembanguan aka tahap seperti konstruksi kereta cepat tersebut, pihak dari KCIC harus bisa mengantongi adanya izin. Untuk yang pertama perjanjiannya konsensi dan kedua adalah izin pembangunan.

“Dari kekurangannya mereka masih belum bisa melengkai adanya konsesi, ini masih berada di dalam proses, sedang melakukan adanya negosiasi. Jika di dalam negosiasi kan sudah banyak akan detailnya,” terang dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Untuk yang kedua adalah izin pembangunan. Penjelasan dari dirinya, izin pembangunan bukan menjadi izin yang administratif karena memang harus dengan analisa teknis tentang pembangunan proyek besar ini.

Be Sociable, Share!