Berita Ekonomi dan Bisnis – Kemenkeu: Pajak Satu Persen Tak Akan Bebani UKM

 

Sejak awal tahun 2013, Kementrian Keuangan menetapkan peraturan dikenakannya pajak satu persen bagi setiap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pungutan pajak kepada kelompok UKM ini dinilai tidak akan menggangu iklim usaha apalagi membebani mereka. Kebijakan penerapan pajak ini justru adalah bentuk fasilitas yang diberikan Kemenkeu.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, Fuad Rahmadi saat ditemui wartawan di kantor Direkotoral Jenderal Pajak, Selama (8/1) malam.

“Pungutan pajak satu persen itu justru fasilitas. Seharusnya mereka membayar pajak hingga 25 persen dari laba. Tapi ini cuma satu persen dari omset. Ini jauh lebih rendah,” ungkap Fuad.

Lebih jauh Fuad mengatakan, pemungutan pajak akan diberlakukan secara bertahap. Artinya, tidak semua kelompok usaha kecil dan menengah yang akan merasakan pengenaan pajak pada tahun ini. Menurutnya, Meski dimulai dari tahun 2013, potensi penerimaan pajak oleh pemerintah bisa saja tahun depan.

Fuad secara tegas membantah bahwa kebijakan pemberlakuakn pajak bagi pelaku UKM in adalah uapaya menambah jumlah penerimaan pajak oleh pemerintah. Ia menegaskan kebijakan ini murni dilakukan demi pendidikan kepada para pelaku usaha yang juga merupakan warga negara yang wajib bayar pajak.

“Saya pun belum hitung perkiraan pendapatan. Yang paling penting adalah ekstensifikasi. Apakah nanti dapatnya besar atau tidak saya tidak tahu. Bukan berarti juga nantinya mereka tahun ini bayar pajak, bisa saja tahun depan,” ujarnya.

Yang menjadi sasaran Ditjen Pajak dikatakan Fuad adalah kelompok usaha kecil yang beromset mencapai lebih dari Rp 4,8 miliar. “Itu kan omsetnya tidak kecil. Di Mangga Dua sana, pendapatkan mereka sangat besar dan kaya-kaya. Jadi, ini jelas untuk mendidik semua rakyat di Indonesia untuk bayar pajak.”

Ditjen Pajak Kemenkeu, telah membuat rancangan berbentuk Peraturan Pemerintah terkait penarikan pajak kelompok usaha kecil berdasarkan omsetnya. Penarikan pajak 1 persen akan diberlakukan untuk usaha dengan omset Rp0-Rp4,8 miliar. Pungutan pajak ini akan diberlakukan kecuali untuk pedagang yang usahanya tidak tetap, seperti pedagang bakso keliling dan lainnya.

 

 

Berita Ekonomi dan Bisnis

Be Sociable, Share!