Berita Ekonomi Nasional – Kepala Daerah Harus Tegas Masalah THR Tahun Ini

 

Kepala bidang penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bernama Muhamad Isnur memberikan suatu ungkapan kalau pemerintah daerah yang harus bisa bekerja sama di dalam pengawasan dalam pemberian tunjangan hari raya (THR) yang di berikan kepada buruh untuk menjelang bulan Lebaran ini.

Walhasil, pengawasan yang ada ini tidak hanya di lakukan dari Kementrian Tenaga Kerja (Kementarnekas) dan bisa juga dari  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Jika memang dari pemerintah daerah seperti Ahok, Rano Karno dan Ganjar Pranowo telah memberikan sosialisasi akan bisa lebih baik dan akan lebih teratur lagi, jadi tekanan ke pengusaha nantinya akan lebih mantap,” ujar darinya yang sudah di sebutkan kepada wartawan ketika berada di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (13/7/2014).

Pengawasan tentang pemberian THR yang selama ini telah di lakukan oleh Dinas Kementrian Tenaga Kerja (Disnakertrans) dan juga dari LSM. Muhamad Isnur mengatakan kalau pengawasan yang ada di saat ini memang banyak dari pengusaha yang berpura-pura tidak mampu untuk memberikan THR kepada para buruh dan pekerjanya.

Lebihnya lagi ada perusahaan yang sudah memecat buruh pada 10 hari menjelang adanya hari raya dan kemudian mengontrak mereka kembali setelah hari lebaran tersebut sudah selesai. Hal tersebut di gunakan untuk menghindari dari penarikan adanya pembayaran THR.

“Ada juga yang membayarnya setengah dari upah, karena itu kewajibannya membayar satu kali gaji, ini yang sudah di tuliskan di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 04 tahun 1994,” yang di sebutkan dirinya menjelaskan.

Dirinya yang sudah menjelaskan kalau banyak perusahaan yang memang tidak ingin membayarkan THR kepada buyruhnya. Dirinya juga mengatakan kalau ada sebanyak 1.785 buruh yang tidak menerima tunjangan hari raya dari bos bosnya yang ada di tahun 2013. Angka tersebut yang telah meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 400 persen.

No related content found.

Be Sociable, Share!