Berita Ekonomi – Tidak Berikan THR, Perusahaan Akan Dipidanakan

 

Berita Ekonomi – Memasuki pertengahan bulan Ramadhan ke 1433 H ini sejumlah perusahaan, oleh pemrintah diminta untuk wajib memberikan THR atau Tunjangan Hari Raya kepada semua karyawannya. Jika perusahaan beralasan dan tidak mau membayarkan THR pada karyawannya maka dapat dengan mudah perusahaan tersbeut akan dipidanakan. THR tersebut wajib dibayarkan minimal pada H-10 menjelang Idul Fitri.

Peraturan mengenai pembayaran tunjangan hari raya ini telah disampaikan dan disosialisasikan oleh pemerintah di sejumlah daerah. Seperti himbauan yang datang dari walikota Bandr Lampung, Herman HN. Menurut Herman, memberikan tunjangan hari raya kepada sejumlah karyawan merupakan salah satu bentuk penghargaan atas pekerjaannya selama ini terutama di bulan Ramadhan.

Herman juga mengatakan pada sejumlah masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan di sejumlah perusahaan di Lampung bahwa jika terdapat perusahaan yang urung memberikan THR makan masyarakat dapat melaporkannya pada pemerintah. dengan adanya laporan dan aduan dari masyarakat tersbeut maka Pemerintah akan melakukan tindaklanjut dan bisa jadi perusahaan tersebut akan dipidanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah perusahaan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya. Sidak tersebut dilakukan karena adanya laporan dari beberapa karyawan mengenai masalah pembayaran THR mereka. Untuk pembayaran THR di Kabupaten Sukabumi pemerintah meminta pada perusahaan harus membayarkannya pada H-7 lebaran.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menargetkan seluruh buruh yang berada di Sukabumi harus mendapatkan tunjangan hari raya dari perusahaan tempat ia bekerja. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi menjelaskan sampai saat ini jumlah perusahaan mencapai 1.013 unit dan mempekerjakan sebanyak 141.770 karyawan dan semua karyawan harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Selain memantau pembayaran THR,pemerintah juga memantau pelaksanaan jam kerja sehingga buruh benar-benar diperhatikan kesehjateraanya oleh pemerintah.

Sementara itu di Palembang Sumatera Selatan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membuka posko pengaduan THR. Posko pengaduan ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya pelanggaran terhadap pembayaran THR. Jika terdapat perusahaan yang tidak memberikan THR atau melakukan pelanggaran maka akan ditindaklanjuti.

 

Berita Ekonomi

 

Be Sociable, Share!