Berita Hukum Indonesia – Ina, Wanita Cantik Yang Dikadali Hakim Playboy

Dengan mempunyai suatu paras yang cantik dan hidung yang mancung, alis pun tertata dengan sangat lentik juga dari rambutnya yang terawat, wanita yang bernama Ina Mutmainah telah membuat Mahkamah Konstitusi (MK) memang berbeda untuk sore ini. Mantan karyawan bank tersebut telah menggugat Mahmakah Agung karena dari hakim selingkuh tidak di pecat.

Masih disayangkan, manisnya dari gadis yang bernama Ina tersebut tidak semanis dengan jalani hidupnya. Dirinya yang sudah menjadi korban bualan dari sang hakim playboy pada saat berdinas berada di Kalianda, Lampung, di mana bernama inisial MH. Akibatnya ia yang sudah hamil dan sudah dipecat menjadi karyawan bank. Nasib malang itu memang tidak sebanding dengan MH yang hanya mendapatkan skorsing dari MA saja.

“Selama masih pacaran memang dirinya mendapatkan iming-iming janji untuk bisa menikah, sampai sudah melakukan adanya hubungan badan dan mempunyai anak, janji tersebut tidak bisa untuk ditepati, sedangkan dirinya yang malah sudah mempunyai istri,” terang dari sang kuasa hukum Ina, yang bernama Dian Farizka pada saat menjalani adanya sidang berada di gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat untuk hari kemarin, Selasa (7/4/15).

Ina sang wanita cantik tersebut telah datang ke MK dengan di dampingi oleh kuasa hukumnya. Dirinya yang hanya menggunakan kemeja lengan panjang berwarna cream. Dari penampilannya memang semakin anggun dengan menggunakan rok selutut warna hitam.

Atas janji sang hakim yang manis playboy dan juga derita yang sudah dia alami, Ina langsung melaporkan masalah itu semua ke MA dan ke KY. Akan tetapi MA hanya memberikan sanksi skorsing kepada MH sedangkan dari KY hanya memberikan rekomendasi pemecatan. Apa yang di katakan, MA memang tidak bisa menuruti adanya rekomendasi dari KY dan hanya memberikan skorsing kepada MH.

Walhasil akhirnya Ina memberikan gugatan pada pengawasan internal Mahkamah Agung (MA) yang dimana di nilai sangat bertentangan dengan adanya Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan tegas bahwa KY-lah yang berwenang mengawasi hakim.

About The Author