Berita Indonesia Terkini – Geram, SBY Tagih Janji Lapindo 800 Milyar

 

Kewajiban Rp 800 miliar yang sudah dijanjikan untuk menyelesaikan masalah ganti rugi kepada warga Sidoarjo yang kehilangan tempat tinggal karena pemukiman mereka terendam banjir oleh Lapindo Brantas diminta untuk segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis (14/2/2013) lalu. Presiden mengatakan telah menerima laporan bahwa Lapindo belum menyelesaikan kewajibannya.

“Rp 800 miliar belum diselesaikan, sampaikan kepada Lapindo. Kalau janji ditepati, kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat. Sampaikan.”katanya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus memeriksa tanggul penahan lumpur Lapindo selama musim hujan. Karena menurutnya curah hujan yang tinggi juga bisa menggenangi kawasan luapan lumpur.

Lebih lanjut SBY menuturkan bahwa dalam curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini harus mewaspadai semua aspek. Hal ini untuk menghindari terjadinya bencana. Menurutnya semua antisipasi harus dilakukan dengan kesiagaan dan tindakan preventif dari berbagai pihak. SBY pun mengambil contoh terjadina banjir yang melanda Jakarta pertengahan januari lalu yang mengakibatkan lumpuhnya Ibu Kota.

Musibah yang terjadi tidak hanya disebabkan tingginya curah hujan namun juga karena jebolnya Kanal Banjir Timur (KBT). Hal ini seharusnya bisa dijadikan pengalaman di tempat-tempat lain harus lebih waspada dan bisa mengantisipasi segala sesuatu yang bisa terjadi.

Dalam sidang dengan agenda utama evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2012-2015 tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa bersama Wakil Presiden Boediono akan memastikan pereintahan tetap bekerja secara optimal untuk menjalankan berbagai program RPJMN dan APBN 2013 dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sementara itu Menko Kesra, Agung Laksono menanggapi pernyataan Presiden SBY terkait penyelesaian Lapindo, menurutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan juru bicara PT Minarak Lapindo. Hal itu perlu dilakukan menurutnya untuk memastikan penyelesaian kewajiban Lapindo kepada masyarakat. “Mungkin saja yang dilakukan memang tidak sepenuhnya. Mereka masih menunggu. Tapi bukan berarti tidak dibayar sama sekali. Jadi kita tunggu saja (pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut),”ujarnya.

 

Berita Indonesia Terkini

Be Sociable, Share!