Berita Indonesia – UU Pernikahan Belum akan Direvisi

 

Belum lama ini terdapat usulan untuk melakukan revisi terhadap Undang Undang Pernikahan. Usulan tersebut terkait dengan usul batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah yaitu 18 tahun. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan belum akan melakukan revisi Undang-Undang Pernikahan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Menurutnya saat ini sudah tidak banyak perempuan yang menikah pada usia 16 tahun meskipun diizinkan undang-undang. Namun Nasaruddin menyatakan bahwa pemerintah siap jika seandainya ada yang ingin mengajukan judicial review.

“Kami persilahkan,”katanya. Lebih lanjut Nasaruddin menjelaskan bahwa pemerintah selalu memberikan imbauan kepada penasihat pernikahan dan penghulu agar selalu meminta keluarga dan calon pengantin untuk menunda pernikahan apabila terdapat calon pengantin perempuan yang masih berusia 16 tahun. Hal ini dikarenakan sebuah pernikahan menuntut kematangan biologis, psikologis dan spiritual.

Wacana untuk merevisi Undang Undang Pernikahan ini sebenarnya dilontarkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siradj. Tiga hari lalu Said memberikan usulan terkait usia pernikahan bagi perempuan adalah 18 tahun. Bukan 16 tahun seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Said, pernikahan di usia terlalu muda hanya akan memberikan risiko tinggi bagi perempuan. Usulan Said Aqil ini pun memperoleh dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Melalui Sekretaris Komisi, Maria Advianti mengatakan bahwa adanya revisi tersebut tentu dapat memenuhi hak-hak anak secara lebih optimal. “Hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal,”ujarnya.

Senada dengan Wakil Menteri Agama, Anggota Komisi Agama dan Pemberdayaan Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa parlemen saat ini belum memiliki rencana untuk merevisi Undang Undang Perkawinan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kemudian justru menyarankan Said Aqil untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan Dewan. Said disarankan untuk melakukan open hearing di Komisi dan bertemu langsung dengan Kementerian Agama. “Kalau memang serius, Pak Said Aqil bisa datang di Komisi atau ketemu langsung dengan Kementerian Agama,”jelasnya.

 

Berita Indonesia

Be Sociable, Share!