Berita Internasional – Mahmoud Abbas Menolak Transfer Kucuran Dana Israel

Mahmoud Abbas, yang menjadi pemimpin Otorita Palestina yang memberikan suatu penolakan akan menerima adanya transfer dana pajak yang mempunyai nilai besarnya adalah ratusan juta dollar AS berasal dari pemerintahan Israel sudah sempat dibekukan.

Mahmoud Abbas yang baru saja mengatakan bahwa dirinya langsung menolak tegas karena dari Israel yang sudah mengurangi sepertiga dari keseluruhan dana itu.

“Dari pihak kami ingin dana tersebut bisa di kembalikan. Apakah dari mereka bisa mengembalikan secara penuh atau kita nantinya bisa melaporkan ini kepada pengadilan atau ke ICC (Mahkamah Kriminal Internasional). Kami memang tidak bisa menerimakan selain itu,” terang dari Abbas yang sudah di temui berada di Ramallah.

Berada di sisi yang lain, Israel telah menyebutkan kalau transfer dana pajak yang telah dipangkas digunakan untuk membayar dari beberapa layanan yang ada untuk warga Palestina, termasuk dari rumah sakit, air dan listrik.

Israel sudah memberikan klaim bahwa pemangkasan tersebut sudah di umumkan berada di waktu dua pekan yang lalu, seiring dengan keputusan dalam pengembalian pajak ke pihak Otorita Palestina.

Pemerintah Israel yang baru saja memutuskan untuk bisa menghentikan adanya suatu aliran transfer dana pajak kepada Palestina setelah dari Mahmoud Abbas menandatangani Statuta Roma untuk bisa bergabung dengan Mahmakah Kejahatan Internasional, berada di bulan Januari yang lalu.

Sesuai dengan kesepakatan yang ada seperti damai sejahtera antara dari Otorita Palestina pimpinan Mahmoud Abbas dengan pemerintah Israel, Israel telah memungut adanya pajak kepada warga Palestina. Dari hasil pajak ini yang kemudian langsung di transfer untuk setiap bulannya ke Otorita Palestina.

Adanya dari jumlah transfer tersebut memang setiap bulannya rata-rata mencapai lebih dari Rp1,25 triliun masih setara dengan dua pertiga anggaran belanja dari Otorita Palestina.

Jika memang dari dana tersebut bisa di bekuan, maka dari konsekuensinya Otorita Palestina harus bisa memangkas adaya 40 persen gaji para pegawai negeri. Padahal dari negara palestina tersebut sedang mengalami adanya defisit 15 persen PDB dan pengangguran mencapai 25 %.

About The Author