Berita Internasional Terbaru – Israel Hadang Aliran Pajak Palestina
Israel kembali menunjukkan kearoganannya saat melihat keberhasilan Palestina untuk diakui sebagai negara pemantau non-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara Zionis itu pun melakukan penahanan terhadap penghasilan pajak yang dimiliki oleh Palestina.
Israel mengklaim bahwa uang pajak Palestina akan digunakan untuk membayar utang kepada mereka. Namun, tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik kepada Palestina karena dana tersebut sebenarnya akan digunakan untuk membayar gaji karyawan pemerintah.
Sikap Israel ini memang bukan petama kalinya terjadi. Sebelumnya, Israel pernah melakukan hal yag sama, setelah adanya ketegangan diplomatic yang melibatkan dua negara tersebut.
Alasan mengapa negara Yahudi tersebut melakukan langkah tersebut dianggap karena keputusan Palestina yang menaikkan status keanggotaannya di PBB. Isreal sendiri menganggap bahwa langkah yang telah diambil Palestina ini telah melangkahi proses negosiasi yang sebelumnya sudah disepakati antara kedua negara.
Setelah Palestina diakui sebagai negara pemantau non-anggota, Israel pun menunjukan kemarahannya dengan melakukan upaya. Salah satunya adalah dengan membuat rencana untuk pembangunan 3.000 pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur.
Rencana ini ternyata langsung mendapatkan protes dan kritikan dari pihak Amerika Serikat. Menurut pengakuan Hillary Clinton, selaku menteri Luar Negeri AS, tindakan Israel hanya akan memperkeruh suasana dan membuat kelanjutan untuk bernegosiasi menjadi lebih rumit.
Sebelumnya, dari pihak Gedung Putih sendiri menyebutkan bahwa rencana pembangunan itu kontra produktif terhadap usaha perdamaian antara kedua negara yang tengah terlibat pertikaian tersebut. tentu dengan ulah Israrel ini, usaha AS untuk membuat Israel dengan Palestina ke meja perundingan akan sangat sulit.
Sehingga, AS pun mengungkapkan bahwa satu-satunya cara terbaik agar perdamaian dapat tercapai yaitu dengan melakukan negosiasi secara langsung. Apalagi, selama ini pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Israel kerap kali menemui jalan buntu untuk melakukan negosiasi.
Pihak Palestina sendiri memberikan kecaman terhadap rencana Israel karena lokasi yang akan digunakan sebagai tempat untuk membangun pemukiman Yahudi itu akan membelah wilayah Tepi Barat menjadi dua. Palestina pun menuduh Israel ingin menghambat berdirinya Palestina yakni dengan cara memecah belah wilayah Palestina di bagian Tepi Barat.
Sekarang ini, ada 500 ribu warga Israel yang menetap di pemukan di wilayah Tepi Barat. Sebenarnya, pembangunan pemukiman tersebut melanggar hukum internasional. Akan tetapi, tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel tersebut.
Berita Internasional Terbaru