Berita Nasional – Banyak Kepsek Dipaksa Terimakan UPS

Seperti dari pengadaan perangkat alat UPS atau uninterruptible power supply yang berada di beberapa sekolah negeri Jakarta memang sudah menjadi sorotan tersendiri dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut yang disebabkan dari pengadaan UPS berada di beberapa sekolah telah menghabiskan adanya anggaran APBD 2014 besarnya adalah 330 miliar.

Dari salah satu korban sekolah yang dimana saat ini mendapatkan UPS adalah dari SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Akan tetapi, pada saat dikonfirmasi terkait adanya suatu pengadaan pasokan daya tersebut, pihak dari SMA Negeri 78 memberikan suatu pengakuan tidak mengerti apapun masalah tersebut.

Berasal dari wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Bidang Sarana dan Prasarana, bernama Nur Isna Mulyati memberikan keterangan kalau dari pihaknya tidak akan pernah untuk mengajukan adanya permohonan dalam pengadaan UPS.

“Pihak berasal dari sekolah pun juga tidak pernah dalam meminta dan mengajukan pengadaan UPS ke Suku Dinas Pendidikan,” ujar dari Isna pada saat diwawancarai berada di ruang kerjanya, Jumat (27/2/15).

Isna sendiri juga memberikan penjelasan kalau UPS akan datang berada di November 2014 yang lalu. Kedatangan dari UPS ini pun juga tidak diingkan pihak sekolah. Dari pihak SMA ataupun sekolah lainnya tersebut menganggap itu menjadi suatu barang bantuan saja.

Seperti ungkapan berasal dari Sumarna, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78 juga mensetujui apa yang sudah di katakan oleh Isna. Pada saat itu, Sumarna juga tidak diperbolehkan untuk bertanya masalah pengadaan UPS.

“Jika memang berang datang maka diterima saja. Jangan banyak tanya ini itu. Kalau memang enggak inign kami berikan kepada sekolah yang lainnya,” terang dari Sumarna memberikan penjelasan dengan menirukan gaya bicara sang petugas yang memberikan UPS tersebut.

Mengerti masalah ini memang sedang di bicarakan banyak kalangan. Setelah hak angket di berikan kepada Ahok masalah kepemimpinannya dari DPRD DKI. Ahok langsung bertindak membeberkan masalah anggaran dari DPRD DKI yang dinilai menjadi anggara siluman.

About The Author