Berita Nasional – DPR Tidak Bisa Ikut Campur Masalah Kenaikan Harga BBM

Kabar dari dunia politik yang berasal DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang tidak bisa untuk menolak adanya suatu rencana dari di naikannya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang akan di putuskan oleh pemerintah. Sudah dapat di ketahui kalau adanya Undang-Undang APBN 2013 pemerintah yang telah menentukan suatu harga dari BBM tanpa ada menunggu adanya persetujuan dari DPR.

“Sampai nantinya pun pemerintah sangat perlu untuk bisa naikkan harga BBM dengan segera. Di tahun lalu sudah di katakan kalau untuk bisa menaikkan harga BBM adalah menurut dari domain pemerintah. Sudah tak bisa lagi bagi DPR untuk bercampur dalam persetujuan menaikkan harga BBM,” ujar dari Jero Wacik sang Menteri ESDM yang berada di Istana Merdeka, Senin kemarin (17/6/2013).

Hal itu memang sudah di katakana oleh Jero Wacik yang telah menyikapi masih adanya suatu penolakan 4 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengenai harga BBM yang bersubsidi dalam suatu pembahasan APBN 2013 Perubahan.

Menteri ESDM tersebut memberikan suatu ungkapan lagi, pemerintah hanya menginginkan suatu persetujuan  untuk bisa menambah banyaknya kompensasi untuk santunan rakyat miskin yang berasal dari DPR. Karena selama ini sudah menjalankan beberapa program yang sudah di laksanakan oleh pemerintah untuk memberikan suatu bantuan kepada rakyat miskin yang berupa beras miskin dan juga beasiswa.

Dengan sudah di naikannya harga BBM tersebut seperti yang sudah di katakan oleh Jero Wacik, yaitu pemerintah memang sudah merencanakan akan menambahkan kompensasi ke semua program itu sudah di tambah program bantun langsung sementara masyarakat atau bisa di sebut BLSM dengan target 15,5 juta keluarga masing-masing dengan nilai yang sebesar Rp. 150.000 dalam satu bulannya.

“Masak tidak di setujui guna untuk membantu para rakyat-rakyat susah ? saya rasa nanti bisa di setujui. Akan tetapi masih belum banyak orang mengerti untuk kenapa subsidi bisa naik tersebut. Mereka pasti mengira kalau naikknya harga BBM tersebut tidak perlu di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Memang tidak perlu,” ujar sang politisi tersebut.

 

 

About The Author

Reply