Berita Nasional – KontraS Tegaskan Aturan Beragama Di Aceh Bisa Menjadi Sentimen Sosial

Berita yang berasal dari masalah adab beragama yang di saat ini terbilang sangat rawan sekali. Dari Komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras sudah mencatatkan ada sebanyak 96 bentuk praktik intoleransi dan juga pembatasakn dalam kebebasan beragama, ibadah, dan juga keyakinan yang terjadi sepanjang tahun 2015.

Adapun salah satu kasus yang dimana sudah di nilai oleh kontras menjadi suatu hal yang diperhatikan dari pemerintah adalah suatu ketegangan sosial terkait dengan adanya sentimen keagamaan berada di Aceh, khususnya di wilayah Kutacane dan Singkil.

Berdasarkan keterangan dari Koordinator kontas yang bernama Haris Azhar, dari warga Aceh yang sudah terapkan adanya syariah Islam menjadi suatu hukum lokal, dimana di cemaskan sangat rawan menggunakan syariah Islam dalan tekankan toleransi.

Menurut Koordinator KontraS Haris Azhar, masyarakat Aceh yang menerapkan syariah Islam sebagai hukum lokal dinilai rawan menggunakan syariah Islam untuk menekan toleransi.

“Untuk yang lebih khususnya dari pemerintah lokal sudah membangun ruang kompromi bersama dengan beberapa ormas atau organisasi masyarakat yang memang di gunakan untuk bisa menjunjung advokasi keagamaan garis keras,” terang dari Haris yang sudah ditemui berada di kantornya Kontras yang terletak berada di Jalan Kramat II, Senen, Jakpus, Sabtu (26/12/15).

Selain dari wilayah Aceh, adapun dari daerah yang lainnya sudah di nilai masih membutuhkan suatu perhatian yang serius dari pemerintah adalah wilayah Tolikara, Papua.

Dari pemerintah sudah di mintai agar bisa mengelola dengan sangat baik adanya suatu situasi di Tolikara setelah terjadinya suatu konflik terkait masalah keagamaan di kawasan itu.

Jika memang tidak, seperti keterangan dari Haris, maka situasi yang ada di Tolikaa bisa menjadi pekerjaan rumah untuk negara.

Haris nantinya juga akan bisa sampaikan bahwa berdasarkan daei catatan Kontras, memang tidak ada suatu kemajuan yang ada di aksi pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak beragama pada tahun ini.

About The Author