Berita Nasional – Sutarman : FPI Harus Dihentikan Secepatnya

 

Seperti dari Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman yang sudah menegaskan sebaikanya dari organisasi masyarakat yang di mana sudah bertindak anarkis, seperti dari Front Pembela Islam (FPI), memang seharusnysa bisa di bubarkan. Anggapan yang berasal dari Sutarman, tindakan tersebut memang sangat meresahkan masyarakat.

“Jika memang semua itu bisa menyebabkan suatu masalah dengan menimbulkan suatu kekerasan, dengan cara rusuh, cara anarkis mungkin akan sangat sulit untuk di pertahankan, memang harus bisa di selesaikan,” ujar dari Sutarman yang sudah di temui berada di Mabes Polri, Jakarta, untuk hari ini Jumat (10/10/14), untuk memberikan tanggapan dari aksi rusuh FPI pada saat unjuk rasa yang sudah terjadi berada di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sutarman menyebutkan, Polda Metro Jaya yang sudah mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk membubarkan FPI. Dirinya yang sudah menyebutkan pembubaran organisasi harus bisa melewati dari pengadilan, sama dengan undang-undang yang ada. Kapolri memang mempunyai suatu harapan, rekomendasi tersebut akan bisa di kabulkan sehingga dari FPI dapat segera di bubarkan.

“Akan tetapi itulah yang menjadi suatu rekomendasi. Jadi apa yang menjadi suatu keputusan dari Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikannya,” ujar darinya lagi.

Sutarman yang sudah menambahkan, aksi dari aksi unjuk rasa menjadi suatu hak dari warga negara untuk bisa menyuarakan pendapatnya. Akan tetapi jika memang demo rusuh, maka perlu adanya suatu tindakan hukum untuk bisa menghentikannya.

“Jika ingin melakukan suatu tindakan anarkistis, maka hukum harus bisa di tegakkan. Negera tidak boleh kalah dengan anggota kelompok garis keras apa pun, dengan bentuk apapun,”ujar dari Sutarman.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan kalau pembubaran FPI tersebut akan bisa di lakukan melalui dari proses hukum berada di pengadilan bisa di ajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Di ketahui berada di UU Ormas tersebut terdapat ada sebanyak tiga jenis sanksi yang bisa di berikan kepada ormas yang melanggar aturan. Seperti dari anksi berupa teguran, pembekuan, dan pembubaran ormas.

Be Sociable, Share!