Berita Politik – Ahok Tidak Berwenang Bubarkan IPDN

Pria petingi dari Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), yang kini menduduki menjadi rektor perguruan tinggi tersebut yaitu Ermaya Suradinata kembali memberikan komentar akan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang sudah sering untuk di sapa dengan nama Ahok. Pada beberapa waktu yang lalu memang Ahok memberikan desakan agar dari IPDN bisa di bubarkan karenya menyusul banyaknya lulusan yang malah tersandung dari kasus korupsi.

Seperti keterangan dari Ermaya, jika memang ingin bisa segera untuk membubarkan yang namanya sekolah IPDN tersebut tentunya tidak semudah seperti yang di ucapkan. Sebelum untuk membubarkan IPDN, maka yang harus lebih dahulu di lakukan adalah mengubah adanya Undang-Undang atau UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Dalam situ tertulis kalau bukan dari keweangan gubernur ataupun kepala daerah akan tetapi yang berwenang adalah presiden dan DPR, jadi memang sudah ada aturan yang memberikan prosedur dalam perubahanya,” terang dari Ermaya disebutkan kepada wartawan untuk hari ini, Jumat (11/9/15).

Ermaya sendiri juga menambahkan jika memang nantinya IPDN itu bisa di bubarkan sama saja telah menghilangkan yang namanya sekolah yang sudah di perjuangkan dari presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang sudah di bentuk berada di tanggal 17 Maret 1946 lalu.

“Kalaupun memang ingin bisa mengubah yang namanya IPDN, yang harus bisa di ubah terlebih dahulu adalah UU ny. Pemikiran dari masalah keinginan ada perubahan, bisa saja, akan tetapi prosedurnya tetap di lakukan seperti aturannya,” terangnya.

Ermaya mengharapkan bahwa keberadaan dari IPDN ini akan bisa di perkuat dengan adanya undang-undang. Alasan utamanya adalah IPDN yang mempunyai suatu peran penting dalam menyelenggarakan dan melakukan pendidikan dan pelatihan di ilmu pamong praja.

“Pendidikan dan juga pelatihan ilmu pamong praja tersebut adalah untuk menghasilkan lulusan menjadi abdi negara dengan mempunyai karakter khusus seperti ketrampilan pemerintahan, kepemimpinan dan berwawasan nusantara, serta mempunyai kode etik ber-Bhinneka Tunggal Ika,” dirinya menegaskan.

About The Author