Berita Politik – Bawaslu, KPU, Advokasi Prabowo-Hatta Berdebat Didalam Persidangan

Seperti dari Komisi Pemilihan Umm, Badan Pengawas Pemilu dan juga dari tim advokasi Prabowo Subianto- Hatta Rajasa yang sudah telibat adanya perdebatan atau diskusi yang sangat alot  di persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pokok yang mereka bahas menjadi suatu perdebatan tersebut adalah mengenai pembukaan surat suara dan juga dari tudingan Bawaslu yang sudha mengabaikan capres dan cawapres untuk nomor urut satu.

“KPU yang saat ini sudah melampaui suatu kewenangan dengan mengeluarkan surat edaran untuk membuka surat suara. Bawaslu yang mengerti itu juga sangat cuek untuk kami, mereka yang merasa keberatan di saat memberikan perhatian kepada kami,” ujar dari tim Advokasi, yang di wakilkan oleh  Muhammad Mahendradatta, Rabu 13 Agustus 2014.

Muhammad Mahendradatta memberikan suatu pengakuan kalau tindakan dari KPU yang telah membuka adanya kotak suara tersebut tanpa sepengetahuan pihaknya. Maka dari itu dirinya memberikan penilaian kalau mereka telah melanggar adanya kode etik penyelenggaraan pemilu saat ini.

Akan tetapi dengan adanya hal tersebut, Husni  Kamil yang segera memberikan suatu bantahan kalau adanya tuduhan tersebut. Husni sendiri memberikan ketegasan kalau bahwa pembukaan kotak suara  tersebut dan pengambilan dari beberapa dokumen yang ada di dalamnya memang sudah di lakukan secara terbuka.

“Jelasnya itu semua juga menerlibatkan kehadiran dari seorang saksi, tidak ada suatu proses tertutup pembukaan dari surat suara itu, dan pengambilan dari dokumen yang ada di dalamnya,” ujarnya menambahkan.

Husni memberikan kepastian kalau dari lembanganya yang sudah siap untuk memberikan beberapa keterangan dan mengajukan dari alat-alat bukti yang bisa di tangguhkan kebijakan mereka.

Seperti anggota KPU, Sigit Pamungkas yang memberikan sebutan kalau pembukaan kotak suara tersebut tidak menyalahi dari beberapa prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik, seperti dari transparan, professional, dan juga akuntabel. Sebab dari mereka yang bisa bekerja dengan menggunakan suatu standar yang sangat jelas, terbuka dan bisa untuk di pertanggung jawabkan.

“Pembukaan tersebut jika di lihat dari dimensi etisnya tidak melanggar adanya kode etik,” tegasnya.

About The Author