Berita Politik Hangat – Masalah Utama Sengketa Pemilu Adalah DPT

 

Dari hakim Konstitusi Mahkamah Agung, yang bernama Patrialis Akbar yang sudah memberikan penilaian akan masalah besar dalam pemilihan presiden yang masih di ributkan saat ini. Masalah tersebut yang sudah mengacu dari adanya keterangan para saksi terkait dengan adanya jumlah suara berada di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

“Sudah saya minta ke KPU untuk bisa membuat suatu catatan tertulis terkait dengan adanya daftar ini. Saya yang sudah meminta catatan terkait dengan adanya suatu pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan berbagai rekomendasi secara berjenjang,” ujar dari Patrialis yang di temui berada di Gedung  MK, Jakarta, Selasa 12 Agustus 2014.

Patrialis sendiri yang sudah melihat adanya suatu permasalahan yang ada dari data DPT yang di usung menjadi pemicu akan banyaknya permasalahan sengketa pemilihan presiden.

Sementar lebih dari itu, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) yang bernama Said Salahudin, DPK dan DPKTb yang sudah di nilai menjadi salah satu dari beberpa penyebab utama kisruh yang ada di Pilpres 2014.

Dari anggapan penyelenggara pemilu seharusnya tidak ada lagi untuk menggunakan DPK dan DPKTb setelah dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nonor 102/PUU-VII/2009.

“Seperti dari keputusan MK nomor 102/PUU-VII/2009 dan itu menjadi suatu keadaan yang darurat terjadi. Di mana dari kondisi untuk saat ini tersebut memang untuk selamatkan dari beberapa puluhan juta rakyat yang tidak bisa terdaftar pada saat pemilu legislative. Sebagai menjadi langkah daruratnya saja,” ujarnya menjelaskan.

Dirinya yang sudah menambahkan, bahkan dari pencetakan surat suara pada saat pemilihan caleg dan pemilihan presiden untuk beberapa waktu yang lalu tidak memberikan acuan kepada DPK dan DPKTb. Dari pada percetakan surat suara hanya mengacu kepada data yang sesuai dengan jumlah DPT.

“DPK dan DPKTb yang tidak ada suatu jaminan surat suara. Karena surat suara tersebut yang sudah di cetak sejumlah DPT yang di tambah dua persen saja. Dari dua persen tersebut untuk DPT juga, bukan untuk DPK dan DPKTb. Sebab DPK dan DPKTb adalah pemilih untung-untungan,”  ujarnya lagi.

Be Sociable, Share!