Berita Politik – Hashim Bisa Gunakan Segala Cara Untuk Menjegal Jokowi

Hasto Kristiyanto yang menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang memberikan kecaman dalam pernyataan yang sudah di ucapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Telah di ketahui berasal dari pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra terebut sebutkan ada harga yang harus bisa di bayar oleh Jokowi  karena telah meninggalkan jabatannya, di saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan maju menjadi calon presiden.

“Mencerminkan wajah asli dari sosok Pak Hashim bahwa adanya kekukatan yang di gunakan untuk bisa menjegal,”ujar dari Hasto yang di beritakan untuk hari kemarin, Kamis (9/10/14)  malam.

Lanjut dari Hasto, pernyataan yang bersal dari Hashim tersebut yang sudah terlontar karena rasa kecewa yang ada dari kubu Partai Gerindra dimana mendapatkan kekalahan di saat Pemilu Presiden 2014. Padahal seperti anggapanya, Jokowi memenangkan pilpres bukan dari hasil politik uang, melainkan karena di pilih oleh banyak masyarakat Indonesia.

“Hashim memang ingin adanya suatu kekuasaan untuk investasinya, pada saat tidak bisa tercapai, dia melakukan berbagai cara mewakili bawah sadarnya Partai Gerindra,”ujar darinya lagi.

Memang sebelumnya, Hashim menyebutkan, memang ada harga yang harus bisa di bayarkan oleh Joko Widodo dengan langkahnya untuk tinggalkan jabatan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan mencalonkan menjadi presiden . Hashim yang sudah menuliskan pernyataan tersebut berada di The Wall Street Journal versi online, yang anggap langkah dari Jokowi tersebut menjadi personal bertrayal.

“Memang ada harga yang harus bisa di bayarkan,” ujar dari Hashim.

Dirinya yang dimana juga sudah menyatakan, Koalisi Merah Putih yang sudah menguasai parlemen akan bisa menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif untuk bisa mengawal pada saat joko Widodo menjabat menjadi presiden. Termasuk juga dari penentuan sejumlah jabatan yang ada di pemerintahan Jokowi.

Prabowo yang kini sudah sangat aktif terlibat dalam membangun dan memimpin dari koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih lanjut Hashim mempunyai suatu otoritas yang cukup mengawasi pemerintahan Jokowi termasuk penentuan dari beberapa jabatan pemerintahan dan lembaga.

About The Author