Berita Politik Indonesia – 43 Pilkada di Tunda Usai Pilpres 2014

Berita Politik Indonesia – Sebanyak 43 penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di sejumlah daerah di Indonesia akan di tunda sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) 2014 selesai dilaksanakan. Keputusan mengejutkan itu terpaksa diambil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dikarenakan untuk mengantisipasi gangguan yang akan terjadi pada Pilpres 2014 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam pertemuannya di Jakarta Rabu (31/7) lalu.

Data menyebutkan ada dua pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan terdapat sebanyak 41 pemilihan bupati dan walikota yang sebentar lagi akan diselenggarakan namun sayang dengan dikerukannya keputusan tersebut penyelenggaraan Pilkada itu harus di tunda. Adapun dua Pilgub yang akan ditunda pelaksanaanya adalah Propinsi Jawa Timur dan Lampung yang rencananya akan digelar pada akhir 2013 mendatang.

Mendagri juga tidak ingin mempercepat Pilkada di sejumlah daerah tersebut karena harus menaati aturan yang sudah dituliskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun terhitung sejak dilantik dan mengucapkan sumpah janji.

Untuk para kepala daerah yang akan selesai masa jabatannya sebelum Pilpres 2014 nanti maka Kemdagri akan menunjuk dan mengangkat pejabat (Gubernur/Bupati/Walikota) sementara sampai pelaksanaan Pilpres usai. Kepala daerah yang ditunjuk oleh Kemdagri ini juga akan terus menjalankan tugasnya sampai dengan pilkada di daerah tersebut berlangsung dan kepala daerah yang terpilih itu dilantik.

Keputusan Kemdagri ini ternyata juga membuat beberapa Partai Politik (Parpol) resah. Salah satu Parpol yang resah dengan keputusan tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS beranggapan dengan ditunjuknya Pejabat sementara baik itu gubernur maupun bupati atau walikota tidak akan bisa memutuskan kebijakan yang baik dan strategis.

Selain itu PKS juga mengungkapkan jika kebijakan yang diambil oleh pejabat sementara tersebut tidak strategis maka akan merugikan beberapa partai politik yang telah membuat Grand Design pada Pilkada yang akan diselenggarakan nanti termasuk yang telah mereka susun, secara otomatis akan berubah total.

 

Berita Politik Indonesia

About The Author

Reply