Berita Politik Indonesia – Golkar Inginkan Andi Mallarangeng Dituntut Atas Hambalang

 

Berita Politik Indonesia – Partai Golkar ingin politisi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dituntut untuk peran yang dituduhkan dalam skandal korupsi sekitar Rp 1,2 triliun (US $ 124.800.000) dalam proyek pusat olahraga Hambalang.

Menurut audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kegagalan Andi, yang adalah menteri pemuda dan olahraga, untuk mengikuti peraturan tentang proyek-proyek pemerintah menyebabkan suap melanda proyek tersebut.

“Audit BPK dengan jelas menyebutkan bahwa ia [Andi] gagal menjalankan tugasnya, yang akhirnya menyebabkan adanya praktik korupsi,” kata politisi Golkar Hajriyanto Tohari dalam jumpa pers di sela-sela pertemuan di markas partai di Jakarta Barat, Jumat.

Dia menambahkan bahwa lembaga penegakan hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperlukan untuk cepat menyatakan Andi sebagai tersangka untuk perannya dalam kasus ini.

Hajriyanto, yang juga wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengatakan kepada anggota parlemen untuk tidak menyangkal temuan audit BPK.

“Berhenti berdebat. Ini semua jelas. Ini sekarang tugas penegak hukum untuk menindaklanjuti audit, “katanya.

Demikian pula, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal “Ical” Bakrie mengatakan ia berharap aparat penegak hukum untuk melakukan pekerjaan mereka, sambil tetap memberikan kepada menteri menteri tersebut atas asas praduga tidak bersalah.

“Kami mendorong lembaga penegakan hukum untuk bertindak atas kasus-kasus korupsi yang telah jelas terungkap. Melawan korupsi ke akar-akarnya. Meskipun demikian, saya menyarankan agar semua pihak, termasuk media, tidak menghakimi seseorang yang belum terbukti bersalah secara hukum, “katanya.

Dalam audit yang baru-baru ini disampaikan kepada DPR, BPK mengatakan bahwa kurangnya pengawasan Andi memungkinkan sekretaris kementerian sebelumnya, diidentifikasi sebagai WM, untuk mengontrol bagian-bagian penting dari proyek konstruksi, termasuk proposal untuk kontrak multi-tahun yang kemudian diberikan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Menurut audit, Agus juga gagal menjalankan wewenang pengawasannya dengan menyetujui proposal anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tanpa mencari klarifikasi dari Andi.

Andi sebelumnya mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan BPK dan lembaga penegak hukum. “Saya siap untuk mengambil tanggung jawab jika terbukti bersalah,” katanya.

 

Berita Politik Indonesia

Be Sociable, Share!