Berita Politik Indonesia – Membahayakan Jika Presiden Tidak Mengeri Isi Perpres

 

Suatu bentuk sikap yang ditunjukkan oleh sang Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan ucapan salah kepada Menteri Keuangan terkait masalah terbitnya peraturan presiden masalah kenaikan tunjangan uang muka kendaraan untuk para pejabat negara masih di pertanyakan saat ini. Dari presiden yang seharusnya bisa bertanggung jawab penuh dengan adanya perpres yang sudah di tandatanganinya.

“Kini semakin menakutkan sekali nih aksi dari Pak Presiden Joko Widodo ini, masa tidak tahu isi yang akan dia tanda tangani,” terang dari pengamat politik yang berasal dari Universitas Paramadina, yaitu Hendri Satrio disebutkan kepada wartawan untuk hari kemarin, Senin (6/4/15).

Hendri Satrio memberikan suatu ungkapan, kalau dari presidennya tidak seharusnya bisa melempar adanya tanggung jawab kepada menteri atas semua keputusan yang sudah menjadi wewenangnya. Untuk tidak bisa menduplikasikan dari kesalahan tersebut, seharusnya presiden bisa melakukan telaah lebih jauh dalam perjalanan disetiap keputusan yang dimana sudah di ambilnya.

“Ada berasal dari kementrian yang sudah mengajukan dan ada kementrian yang sudah bertugas untuk bisa mereview ulang. Kini masih perlu di ingkat bahwa kebijakan DP mobil sudah di mulai berada di era jaman bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” terangnya.

Terlepas dari itu semua, masalah subtansi perpres tersebut, Hendri yang juga mempermasalahkan adanya gaya komunikasi politik Jokowi yang memberikan pengakuan bahwa dirinya tidak membaca adanya isi perpres dan menyalahkan kepada menterinya. Anggapan darinya, sikap tersebut memang tidak menggambarkan sosok dari pemimpin itu.

“Jokowi sendiri memang perlu dengan cerman dalam menyesuaikan dirinya menjadi Presiden, lebihnya lagi masalah komunikasi politik kepada masyarakat. Sangat salah jika memang benar dari Presiden memberikan ungkapan bahwa tidak paham dari isi perpres tersebut,” terang dari Hendri menjelaskan.

Berada di dalam pernyatannya, Jokowi yang sudah mengaku tidak mencermati adanya beberapa usulan satu persatu yang di tandatanganinya, termasuk masalah lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil yang diberikan untuk pejabat negara.

Be Sociable, Share!