Berita Politik Indonesia – Revisi Undang-Undang Yang Diperlukan Untuk Mendukung dan Memperkuat KPK

 

Berita Politik Indonesia – Ada dua masalah utama yang berhubungan dengan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis masyarakat dan kalangan antikorupsi di Indonesia.

Yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat berniat ‘untuk merevisi UU No 30/2002 tentang KPK dan yang kedua adalah upaya polisi, Jumat, untuk menangkap penyidik KPK yang menangani kasus korupsi tingkat tinggi yang berimplikasi pada seorang jenderal polisi.

Upaya DPR untuk mengamandemen undang-undang itu bertemu dengan oposisi yang kuat dari masyarakat yang menganggap revisi itu akan ditujukan untuk melemahkan KPK.

Dalam pidatonya yang dimaksudkan untuk menanggapi perseteruan antara KPK dan polisi pada hari Senin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelas memihak masyarakat dengan mengatakan revisi tersebut belum waktunya.

Insiden pada hari Jumat, melibatkan puluhan petugas polisi, termasuk yang ditugaskan untuk urusan internal mengepung markas KPK untuk menangkap Komisaris Besar. Novel Baswedan.

Melihat dua peristiwa tersebut, revisi terhadap UU KPK perlu asalkan mengarah pada penguatan komisi anti-korupsi dan menghindari konflik di masa depan antara KPK dan polisi.

Dari sudut pandang sejarah, KPK dibentuk karena kebutuhan mendesak untuk secara efektif memberantas korupsi yang merajalela yang mengganggu negara.

Meskipun lembaga negara yang berhak untuk menangani kasus-kasus korupsi, seperti Kepolisian Repuplik Indonesia, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan instansi audit keuangan pemerintah (BPKP) telah telah ada pada saat itu, praktik korupsi tetap lazim sehingga lembaga baru dan lembaga independen dengan kewenangan yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi korupsi.

Sampai hari ini, korupsi yang dihadapi bangsa kita dianggap luar biasa. Transparency International mengatakan Indonesia berada di peringkat 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2011 dengan skor tiga dari 10 kemungkinan. Hal ini semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang melibatkan politisi DPR serta penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim.

Rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan KPK, yang mencapai puncaknya dalam pidato Presiden Yudhoyono, harus dijadikan sebagai momentum dalam penguatan KPK melalui amandemen hukum.

 

Berita Politik Indonesia

Be Sociable, Share!