Berita Politik Internasional – Menlu RI Ditolak Masuk Palestina

Berita Politik Internasional – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa ditolak kedatangannya oleh pemerintah Israel untuk mengikuti pertemuan khusus yang sedianya akan dilaksanakan di Ramallah Palestina. Selain Menteri Luar Negeri RI terdapat beberapa Menteri lainnya yang juga yang ditolak kedatangannya adalah mMenlu negeri Jiran Malaysia, Duta Besar dari Kuba, serta Bangladesh. Pemerintah Israel beralasan bahwa kelima negara ini yaitu Indonesia, Malaysia, Kuba dan Bangladesh tidak mau mengakui keberadaan atau kemerdekaan atas negara Israel.

Pernyataan penolakan atas menteri luar negeri negara-negara tersebut diperkuat dengan penryataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Ngerei Israel Yigar Palmor. Yigar mengatakan sebenarnya mereka selalu menerima kunjungan dari menteri luar negeri manapun yang akan bertandang namun tidak untuk para menteri atau perwakilan yang tidak mengakui kemerdekaan Israel.

Kedatangan  Menlu Marty Natalegawa bersama para menteri dari negeri lainnya ini ke Ramallah daerah perbatasan Israel dan Palestina ini dalam rangka untuk menghadiri Pertemuan Luar Biasa tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non- Blok yang akan membahas mengenai keadaan yang terjadi di Palestina. Selain itu pertemuan ini diagendakan untuk mempererat hubungan negara-negara Gerakan Non- Blok dengan pemimpin Palestina.

Tindakan yang telah dilakukan oleh negara Yahudi ini dinlai sebagai pelanggaran terhadap prsinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai Otoritas Pendudukan (Occupying Power), selain itu apa yang telah dilakukan Israel juga menjadi bukti  kuat kepada Gerakan Non Blok dan masyarakat di tingkat Internasional bahwa Israel tetap mempersulit negara Palestina untuk meraih kemerdekaannya.

Atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Israel ini maka pertemuan yang akan rencananya akan digelar selama dua hari itu terpaksa dibatalkan. Padahal Menteri Luar Negeri dari 13 negara anggota dari Panitia Palestina Gerakan Non Blok akan menandatangani “Pernyataan Ramallah” yang bertujuan untuk mendukung upaya Palestina kedudukannya di PPB dari pengamat menjadi negara dan bukanlah sebagai anggota. Menurut Menteri Luar Negeri Palestina pertemuan khusus itu akan dijadwalkan kembali namun belum ada kepastian tanggal dan tempatnya akan diselenggarakan dimana.

Atas penolakan ini Indonesia beserta para delegasi GNB lainnya mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Israel. Komite Palstina GNB juga tidak akan mau tunduk pada tekanan Israel dan akan mengupayakan kegiatan pertemuan ini akan kembali terlaksana dengan baik.

 

Berita Politik Internasional

About The Author

Reply