Berita Politik Jakarta – Angket DPRD DKI Hanya Cara Lari Dari Jeratan Dana Siluman

Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI yang sering disapa dengan nama Ahok tersebut sudah memberikan laporan akan penemuan penggelembungan dana APBD 2014 berada di dalam suatu program dalam bidang Dinas Pendidikan besarnya adalah Rp 12,1 triliun di tujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari anggaran tersebut bisa dialokasika dalam pengadaan barang seperti Uninterrupted Power Supply berada di beberapa sekolah besarnya adlah Rp 6 miliyar.

Dan kini tanggapan dari DPRD DKI Jakarta tidak menanggapi akan perlakuan Ahok yang sudah menuding mereka tersebut. Mereka menyebutkan kalau Ahok saat ini sedang mengaburkan isu akan dokumen palsu yaitu APBD 2015 yang sudah diserahkan kepada Kementrian Dalam Negeri tanpa adanya suatu persetujuan dengan pembahasan bersama di DPRD DKI Jakarta. Walhasil, DPRD DKI yang sudah sepakat untuk bisa menggulirkan hak angket untuk menentukan kepemimpinan dari Ahok berada di ibu kota saat ini.

“Yang penting untuk bapak Ahok, anda jangan untuk lari dan menghilangkan pokok perkara anda. Pokok yang paling utama adalah yang diberikan ke Kemendagri tersebut adalah dokumen palsu dari APBD 2015,” terang dari wakil ketua DPRD DKI M Taufik pada saat memberikan keterangan dengan wartawan dihari kemarin, Jumat (27/2/15).

Mengerti akan itu, berasal dari Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) yang bernama Ray Rangkuti memberikan suatu komentar, ada yang salah dengan adanya logika dari DPRD DKI saat ini. Temuan Ahok atas adanya anggaran siluman itu memang seharusnya harus bisa mendapatkan dukungan penuh lagi.

“Jika memang adanya alasan tersebut karena adanya anggaran sebesar Rp 12,1 triliun  bisa memberikan desakan kepada hak angket bukan justru bisa mendapatkan aspresiasi, karena memang itu kurang tahu akan namanya hak angket DPRD DKI tersebut,” ujar dari Ray Rangkuti memberikan keterangan.

Bisa di mengerti kalau semua yang sudah di lakukan oleh DPRD semacam hak angket tersebut hanya untuk menjadikan cara dari DPRD DKI Jakarta dalam menggulingkan Basuki Tjahaja di posisi gubernurnya saat ini.

About The Author