Berita Politik – Jokowi Harus Menuruti Saran KPK Masalah Pemilihan Menteri

Dari public yang sudah menunggu bagaimana komposisi cabinet pemerintahan dari Presiden Joko Widodo untuk lima tahun yang akan datang. Supaya untuk bisa memenuhi adanya  harapan para pengamat politik yaitu Muhammad Qodari memberikan saran  kepada Joko Widodo untuk mengikuti adanya saran dari  Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Selama lebih 100 persen, Jokowi yang  sebaiknya mengikuti adanya suatu penalaian KPK,”ujar dari Qodari yang  di sebutkan kepada wartawan  untuk di hari kemarin, Senin malam (20/10/14).

Qodari yang sudah mengatakan, ada sebanyak 43 nama yang di sodorkan Jokowi sudah bisa di kembalikan lagi oleh KPK. Sejumlah nama yang akan di berikan nama merah dan kuning.

“Calon-calon  yang sudah  mempunyai suatu masalah besar akan di berikan warna merah, dan dari yang berpotensi kuning. Tidak akan bisa di tandai dengan sebutan clear aman,”ujarnya menambahkan.

Qodari memberikan suatu ketegasan lagi, sebaiknya Jokowi yang sudah mencoret mereka dengan di tandai dengan warna merah. Bahkan  yang bisa kena tanda kuning pun sebaiknya bisa di coret juga.

“Jangan berani untuk mengambil resiko dengan adanya suatu kepentingan bersama ini,”ujarnya menjelaskan.

Berdasarkan dari analisa KPK tersebut,  lanjut dari Qodari. Jokowi  yang seharusnya akan bisa mengambil suatu keputusan.

“Artinya tinggal untuk mencoret sebanyak 10 nama,”ujarnya menambahkan.

Akan tetapi bagaimana apabila dari 43 itu,  lebih dari sebanak 10 nama sudah di tandai merah atau kuning oleh KPK? Qodari yang sudah berpendapat mau tidak mau  Joko Widodo harus bisa melakukan perekrutan lagi dengan cepat.

“Cari nama-nama atau dari stok yang ada di sebelumnya sudah di masukkan  ke proses seleksi. Buka dari file. Karena sangat urgent, sehari dua hari akan bisa di tetapkan. Akan tetapi kalau yang di tandai separo itu masih berabe,” terangnya lagi.

Untuk sebelumnya, KPK akan bisa memberikan catatan terhadap sejumlah  nama calon menteri yang berada di cabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk kebaikan dari negara ini.

About The Author