Berita Politik Negara – Yenny Wahid : Hak Imunitas Harus Ditetapkan Oleh Presiden

Zanubah Arifah Chafsoh, anak putri dari almarhumah mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mempunyai suatu pendapat kalau Presiden Joko Widodo memerlukan penegasan dengan menetapkan adanya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang akan memberikan hak imunitas kepada para pimpinan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).

Adanya Perppu tersebut akan bisa memberikan pencegahan kalau pimpinan KPK telah diskriminasi hukum, dami melakukan perlindungan dalam membela lembaga pemberantas korupsi tersebut. Akan tetapi sifatnya memang harus semetara, yakni akan ada di lakukan disaat mereka masih menjadi anggota pejabat KPK.

Adanya hak imunitas tersebut memang otomatis gugur, pada saat dari pimpinan KPK tidak lagi bertugas lagi di sana, maka dari akan bisa di proses hukum jika memang adanya tuduhan melakukan tindak pidana.

“Ini di gunakan agar mereka para pimpinan KPK itu bisa lebih konsentrasi dalam bertugas, seperti memberantas korupsi. Berada di negara negara lainnya adanya imunitas tersebut memang sudah di tegakkan, tidak ada masalah,” terang dari Yenny Wahid menjelaskan kepada wartawan, hari kemarin Minggu (25/1/15).

Yenny sudah mengusulkan hal tersebut, karena saat ini dirinya menilai kalau KPK telah berpontesi tidak lagi berkosentrasi dalam bekerja, setelah beberapa pimpinannya mereka dilaporkan ke tindak pidana oleh Polisi. Di tambah lagi, salah satu pimpinan sudah berakhir masa jabatannya, seperti dari Busyro Muqoddas, yang sampai saat ini masih belum bisa di tetapkan penggantinya.

“Ya jangan sampai kalau KPK mandul deh, tidak konsentrasi dalam bekerja,” terang dari Yenny Wahid yang kini menjadi Direktur Direktur The Wahid Institute itu.

Dari anggapannya, bapak Presiden Joko Widodo tidak lagi menggunakan Perppu untuk berikan hak imunitas tersebut, jika memang bertujuan untuk selamatkan KPK. Lebihnya lagi kebijakan yang seperti itu juga sudah pernah di lakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penunjukkan pejabat pelaksana tugas untuk tugas pimpinan KPK.

Yudhoyono yang akhirnya telah mengambil suatu keputusan, setelah ada dua petinggi dari KPK telah menjadi tersangka pada saat tahun 2009 silam, yang di antaranya adalah Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

About The Author