Berita Politik – Partai Gerindra Menentang Kadernya Yang Melanggar Hukum

Bisa di ketahui dari KPK yang baru saja untuk menetapkan kepada anggota DPRD DKI Jakarta berasal dari Fraksi Partai Gerindra M Sanusi menjadi tersangka akan kasus dugaan suap. Dari Partai Gerindra sendiri akan segera menggelar acara sidang untuk anggota-anggotanya yang sudah melanggar aturan dan hukum.

 Seperti dari Sufmi Dasco yang di ketahui menjadi wakil ketua Umum partai Gerindra baru saja memberikan tanggapan berada di hari Senin besok (1/4/16) dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang harus bisa melangsungkan sidang tentang kadernya yang sudah melanggar adanya hukum.

“Bisa di pertegas sikap dari partai Gerindra semenjak awal memang sudah sangat jelas. Dari partai sendiri yang sudah menentang dengan tegas segala bentuk tindakan yang di lakukan oleh para anggotanya yang sifatnya melanggar hukum atau melawan undang-undang dan konstitusi seperti korupsi akan di tindak tegas,” terang dari Dasco memberikan keterangan secara tertulis berada di dalam kantornya Jakarta untuk hari ini Sabtu (2/4/16).

Seorang anggota komisi III ini memberikan keterangan, apabila dari anggota dari Partai Gerindra bisa menduduki jabatan legislatif dan eksekutif sudah terbukti mendapati tindakan melanggar hukum maka yang bersangkutan harus bisa bertanggung jawab dari semua perbuatannya. Akan tetapi dengan demikian, Gerindra yang memegang prinsip asa praduga tak bersalah dan mengharapkan kalau proses hukum akan bisa berjalan dengan adil dan baik.

“Meskipun ada suatu proses hukum yang sudah berjalan, Partai Geridra yang mempunyai suatu mekanisme internal berada di dalam partai agar bisa meneggakkan, menjunjung tinggi, asas hukum, aturan dan menjaga kemurnia partai serta ideologi partai,” tambah darinya.

Bisa di ketahui dari M Sanusi yang kini menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta berada di hari Kamis kemarin telah di tangkap KPK berada di sebuah mal Jakarta Selatan. Dirinya yang sudah di tetapkan menjadi tersangka akan kasus dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

About The Author