Berita Politik – Partai-Partai Politik Menyalahkan KPU Atas Kegagalan Mereka Sendiri

 

Berita Politik – Partai-partai politik telah menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kegagalan mereka dalam memenuhi persyaratan verifikasi administrasi, mereka mengklaim bahwa prosedur baru membawa masalah.

KPU mengumumkan baru-baru ini bahwa tidak satu pun dari 34 partai politik yang terdaftar telah memenuhi semua persyaratan administrasi. KPU telah memberi waktu satu minggu kepada partai dari hari Senin untuk mengirim ulang dokumen yang diperlukan untuk memenuhi syarat dan bersaing dalam pemilu mendatang.

Sekretaris Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Rofiq mengatakan pada Sabtu bahwa pihaknya telah menyelesaikan 17 dokumen yang diminta tetapi masih perlu mengajukan kembali beberapa dokumen.

“Kami membuat kesalahan teknis, bukan yang substansial,” kata Ahmad, mempertanyakan mengapa partainya tidak lulus proses verifikasi administrasi ketika hanya membuat kesalahan sepele.

Demikian pula, KPU tidak akan menerima dokumen Partai Nasdem karena mereka telah menulis nomor menggunakan sistem angka Arab (1, 2, 3). KPU meminta nomor yang ditulis menggunakan sistem angka Romawi (I, II, III).

Sementara itu, seorang politisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) Putera Jaya Husein menuntut agar KPU menjadi lebih toleran dengan partai-partai politik dalam hal teknis. Dia mengatakan partainya dicap sebagai tidak sah karena KPU tidak bisa membuka file yang dibuat dengan versi terbaru dari Microsoft Excel.

“Kami telah memberi mereka file dengan versi perangkat lunak yang lebih tinggi dari, yang berisi daftar anggota partai kami,” kata Putera. Dia, bagaimanapun, menegakkan proses verifikasi boleh ketat tetapi mengatakan pelaksanaannya harus bisa lebih fleksibel.

Para politisi tersebut lebih lanjut mengkritik badan jajak pendapat karena komisi menggunakan data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri, yang mereka klaim telah usang, sebagai bagian dari proses verifikasi administrasi.

KPU Sigit Pamungkas anggota, membela penggunaan data kementerian, mengatakan bahwa itu adalah data yang hanya tersedia dari kementerian pada saat itu. Ia memastikan KPU tidak akan bergantung pada data untuk semua tahapan pemilu.

“Kementerian Kependudukan akan menyediakan data kependudukan up-to-date dari identifikasi elektronik dan kami akan menggunakannya untuk proses pemilu tahap berikutnya, seperti menentukan kursi legislatif,” kata Sigit, mengacu pada proyek pemerintah pada catatan elektronik dari populasi atau e-KTP.

 

Berita Politik

Be Sociable, Share!