Berita Politik – Pro dan Kontra Rencana KPK Jadikan Menteri Aktif Sebagai Tersangka

Berita Politik – Maraknya pemberitaan terkait isyarat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengusut Menteri aktif menjadi tersangka kasus korupsi menjadikan banyak pihak berkomentar. Meskipun demikian, KPK belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai siapakah menteri aktif tersebut, apa kasusnya, hingga bagaimana proses penetapan kasus tersebut. Berbagai pro dan kontra  bermunculan.

Banyak pihak yang menyambut gembira dan mendukung rencana yang diambil KPK karena hal ini telah menjadi tonggak baru bagi terciptanya upaya pemberantasa korupsi yang menyeluruh. Sementara itu pihak kontra juga memiliki pandangannya sendiri dalam menangkap sinyal yang diberikan KPK ini. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh politik yang memberikan komentar atas berita tersebut.

Salah satu pihak yang kontra mempertanyakan kesungguhan KPK dalam menjadikan menteri aktif sebagai tersangka. Menurutnya KPK sebaiknya tidak melakukan kelakar mengenai menteri yang bisa diproses sebagai tersangka korupsi sehingga semua orang memiliki posisi yang sama pada hukum. Hal ini dikarenakan banyak kasus korupsi yang ditangani KPK lebih didominasi oleh para mantan menteri. KPK belum pernah menyelidiki meteri aktif yang kemungkinan bisa menjadi tersangka.

Selama ini, beberapa pihak melihat KPK mempunyai wilayah tabu, dimana ada lembaga negara dengan kepala pimpinan tertentu pada jabatan tertentu yang tidak diperiksa oleh KPK. Dengan demikian, sudah semestinya jika KPK mulai saat ini segera melakukan rencana itu.

Rencana KPK tersebut juga dilihat sebagai langkah maju dalam menghilangkan persepsi wilayah tabu tersebut sehingga menjadikan tindak korupsi juga bisa dicegah serta diantisipasi dengan lebih baik. Menurut perkembangan saat ini, setidaknya ada tiga menteri aktif yang diperiksa pada tahun ini. Ketiganya adalah Muhaimin Iskandar (Menakertrans), Andi Mallarangeng (Menpora), dan Agung Laksono (Menko Kesra).

Ketiganya memiliki kasus dugaan korupsi dengan isu terpisah dengan merugikan negara mengingat banyak proyek yang dilakukan pada jajaran kementerian. Untuk saat ini, pihak KPK memint waktu demi melengkapi alat bukti dan proses lainnya yang bisa digunakan untuk menyatakan proses penyeleidikan terhadap menteri aktif tersebut.

Saat ini harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi sangat bear. Hal ini dilihat dari banyaknya dukungan yang diberikan kepada pihak KPK untuk terus mengawal proses pemberantasan korupsi yang jelas merugikan negara dan rakyat.

 

Berita Politik

About The Author

Reply