Berita Politik – Seharusnya Ahok Usulkan Perdata Menurut Penilaian Pimpinan DPRD Terkait Lokasi Demo

 

Kritikan diberikan oleh wakil DPRD DKI Jakarta yakni Triwisaksana yang menyatakan bahwa langkah dari gubernur DKI Jakarta pada saat ini Basuki Tjahja Purnama terkait pengeluaran peraturan gubernur (pergub) yang didalamnya berkaitan dengan masalah demonstrasi. Menurut sang wakil DPRD bahwa peraturan mengenai hal tersebut seharusnya dibuat dalam peraturan daerah atau (Perda) dan bukan peraturan gubernur (Pergub).

Triwisaksana menyatakan bahwa peraturan tersebut seharusnya dibuat dan diusulkan dalam peraturan daerah bukan gubernur karena menurut sang wakil DPRD hal itu menyangkut kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi.

Untuk kepentingan masyarakat umum secara luas, menurut wakil DPRD tersebbut menyatakan bahwa badan legislasi daerah seharusnya sudah dapat menyelesaikan pembahasan mengenai Perda tersebut secara cepat. Wakil DPRD juga mengemukakan bahwa hal tersebut juga harus mendapatkan kajian terlebih dahulu yang akan dapat dilakukan jika saja peraturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Bukan dari wakil DPRD saja melainkan ketua fraksi PKS DKI yakni Selamet Nurdin juga memberikan pernyataan yang serupa terkait mengenai hal ini. Nurdin menyatakan bahwa pada saat ini seharusnya titik untuk melakukan demonstrasi belum saatnya untuk dilakukan pembatasan yang hanya bisa dilaksanakan di Parkir Timur Senayan, silang ke Monas danjuga di DPR RI. Hal ini dikarenakan masih adanya titik lain untuk melaksanakan demonstrasi seperti halnya di kantor KPK serta di Kejaksaan Agung.

Menurut Nurdin, tiga lokasi yang dipilih ini harus mendapatkan kajian lebih karena menurutnya kenapa hanya tiga titik ini yang boleh dilaksanakan untuk demonstrasi.

Seperti peraturan perundang undangan gubernur yang telah dibuat bahwa lokasi demonstrasi di Jakarta yang terjadi pada saat ini hanya ada tiga titik lokasi. Tiga lokasi yang telah ditentukan tersebut antara lain adalah halaman parker Senayan bagian Selatan, lalu Alun-alun DPR serta MPR RI dan yang terakhir adalah Silang selatan Monumen Nasional (Monas).

Mengenai hal ini telah diatur secara tegas oleh gubernur DKI Jakarta pada saat ini Basuki Tjahja Puranama dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 228 tahun 2015 tentang pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka. Peraturan ini telah ditetapkan dan juga disahkan langsung oleh orang nomor satu di Jakarta tersebut pada 28 Oktober 2015 kemarin.

Be Sociable, Share!