Berita Politik Terbaru – Ahok Tantang Interpelasi Terbuka Kepada DRPD DKI Jakarta

 

Membicarkan tentang ketegasan dari bapak Gubernur DKI Jakarta seperti Basuki Tjahaja Purnama yang sudah sering di sapa Ahok, kini memberikan bentuk suatu aksinya lagi. Akhir-akhir ini Ahok yang sudah kembali lagi memberikan suatu ketegasa kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada di DKI Jakarta untuk bisa melakukan pemrosesan hak interpelasi dengan secara terbuka. Syarat yang ada, seperti keterangan Ahok prosesnya akan bisa disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat.

“Jika memang dari DPRD bisa lebih berani, anda bisa mengundang dari seluruh wartawan TV, online, cetak untuk bisa melaporkan secara langsung,” ungkap dari Ahok pada saat ditemui berada di Balai kota untuk hari Senin lalu (3/8/15).

Seperti keterangan dari Ahok, bentuk dari tantangan ini memang sudah pernah untuk disampaikan pada saat dari anggota DPRD memberikan suatu usulan akan interpelasi berada di aksinya pertama kali lalu. Dirinya yang masih tetap untuk berpegang pada prinsipnya dalam membeberkan masalah kasus pengadaan UPS, scanner dan printer yang sudah menjadi pembahasan utama masalah dirinya bersama dengan anggota DPRD tersebut.

Berada di dalam berita sebelumnya, dari anggota DPRD DKI yang berasal dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman memberikan suatu kesepakatan kepada ide Abraham Lunggana yang sudah sering di sapa dengan nama Haji Lulung untuk tetap menatap Ahok masalah kasus dugaan penyelewengan anggaran dari Scanner, UPS dan printer. Maka dari itu seperti keteranganya, hak interpelasi akan diperlukan dalam memperjelas masalah duduk perkara.

“Dari pemanggila Gubernur tersebut memang ada baiknya untuk bisa menggunakan suatu hak interpelasi, sama dengan tata tertib pada DPRD,” ujar dari Prabowo lagi.

Mengerti dari Tata Tertib dalam DPRD DKI tersebut, yang sudah mengacu berada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 27 huruf A, yang diketahui mempunyai bahasan tetangn masalah hak interpelasi masih di atur dalam suatu hak anggota Dewan dalam meminta keterangan kepada pemerintah masalah kebijakan pemerintah yang lebih penting lagi.

Be Sociable, Share!