Berita Politik Terbaru – Ketua BPK Menyangkal Laporan Intervensi

 

Berita Politik Terbaru – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membantah spekulasi bahwa laporan audit badan ini, yang berkaitan dengan proyek yang sarat korupsi seperti konstruksi kompleks olahraga Hambalang, telah diintervensi atau dimodifikasi.

“Telah ada intervensi semacam itu dari pihak tertentu mengenai penyelidikan kasus Hambalang. Peneliti kami selalu melaporkan kemajuan selama pertemuan kami,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo pada pers di Jakarta, Rabu.

Hadi mengeluarkan pernyataan dalam menanggapi laporan oleh media, dalam beberapa hari terakhir, yang telah menuduh intervensi dalam lembaga audit.

Spekulasi kemudian dibesar-besarkan oleh media tentang lembaga yang terkena salinan audit Hambalang yang tidak menghubungkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng kepada dugaan penyimpangan dalam proyek Rp 2,5 triliun (US $ 260 juta) dalam proyek Hambalang.

Dalam laporan audit, salinan yang dibuat tersedia untuk The Jakarta Post, BPK yang terdaftar 20 nama yang “diduga terkait dengan penyimpangan” dalam proyek Hambalang.

Nama-nama yang disebutkan dalam laporan audit termasuk Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto.

Anehnya, laporan audit tidak menyebutkan Andi, yang banyak orang percaya bahwa ia harus bertanggung jawab untuk penipuan untuk penipuan ini. Agus, menteri keuangan, menyatakan bahwa audit harus menyebutkan Andi karena sebagai menteri, dan individu yang menyetujui sebuah proyektingkat tinggi seperti ini, dia pasti menyadari hal itu. Hadi, sementara itu, tidak menyangkal keabsahan dari dokumen yang diperoleh oleh media. Dia, bagaimanapun, menolak untuk mengomentari mengapa nama Menteri Andi tidak termasuk dalam audit BPK.

“Saya tidak bisa mengatakan alasannya. Saya akan melanggar hukum dan kode etik jika saya berkomentar,” kata Hadi.

Menurut Hadi, audit Hambalang hanya 85 persen lengkap dan BPK masih bekerja untuk menyelesaikan laporan tersebut.

“[Ketika diselesaikan], kami akan menyerahkan laporan audit kepada DPR dan penegak hukum pada 31 Oktober,” katanya.

BPK sebenarnya telah gagal memenuhi tenggat waktu untuk menyelesaikan audit, yang seharusnya diserahkan kepada DPR pada akhir Agustus. Fakta ini juga menyebabkan banyak orang untuk berspekulasi mengenai apakah perdebatan atau konflik kepentingan dalam lembaga itu telah mengangkatnya .

 

 

Berita Politik Terbaru

Be Sociable, Share!