Berita Politik Terkini – Jokowi Telah di Anggap Tidak Konsisten dari Komnas HAM

Kabar baru dari Gubernur kebanggaan dari kota DKI Jakarta yang sudah di kenal dengan sebutan Jokowi padahal nama aslinya adalah Joko Widodo memberikan berita baru. Kabarnya Jokowi telah tidak bisa untuk hadir dalam panggilan dari Komnas HAM dengan suatu kisruh akan penggusuran warga Waduk Pluit di hari kemarin, Kamis (15/5/2013). Sudah di nanti-nanti akhirnya Jokowi tidak bisa datang.

“Dari Komnas HAM telah merasakan suatu penyesalan karena Joko Widodo telah memberikan sikap yang tidak bisa konsisten, karena dirinya tidak hadir. Kami sudah selama dua jam lebih menunggu akan kedatangannya, dirinya malah menjadi pembicara di Untar. Maka dari itu saya sendiri bingung kenapa Jokowi ingkar janji seperti itu,” ujar dari Siane Indriani selaku Komisioner Komnas HAM pagi tadi (17/5/2013).

Siane menjelaskan lebih tegas lagi, tujuan dari undangan kepada Jokowi tersebut sebenarnya meminta kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut bisa ngobrol langsung dengan beberapa warga dari Waduk  Pluit. Hal ini memang menjadi suatu tindakan dari Komnas HAM untuk bisa memberikan keterangan akan rencana Jokowi dalam membangun rumah susun sewanya nanti.

“Mereka sudah sangat menunggu dengan serius, karena janji tersebut selalu di pertanyakan banyak orang, memang bisa di wujudkan tidak ? karena yang telah di alami banyak masyarakat tersebut adalah suatu pergusuran dari tempat tingal mereka,” ujas jelas dari Siane.

Siane Indriani juga menambahkan suatu penemuannya karena ada suatu laporan dari warga yang telah di intimindasi dari para oknum  pada saat penggusuran tersebut. Jenis intimidasi tersebut memang bermacam-macam, mulai dari suatu adanya tawaran uang sebesar Rp. 10 juta.

“Sungguh tidak adil, mereka tidak memberikan suatu keadilan karena memberikan suatu intimidasi,” ujar Siane.

Siane telah memberikan suatu rencana untuk memberikan suatu informasi kepada Jokowi yang memberikan suatu tindakan penggusuran tersebut menjadi bisa di tunda terlebih dahulu, maka dari itu harus di pertemukan antara warga dan Jokowi. Karena perbuatan tersebut telah melanggar dari HAM sama seperti dari anggapan Komnas HAM.

 

 

About The Author

Reply