Berita Politik Terkini – KPU Perlu Reformasi, Kepemimpinan Yang Kuat dan Resolusi Konflik

Berita Politik Terkini – Nurul Arifin, seorang anggota DPR dari partai Golkar di Gedung Komisi II bidang otonomi daerah, mengatakan DPR akan memanggil Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengklarifikasi keretakan internal dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPR perlu informasi dari menteri karena keretakan yang terjadi di anggota sekretariat staf KPU, banyak di antaranya adalah pejabat dari kementerian dalam negeri.

Konflik muncul publik Sabtu lalu setelah seorang komisaris KPU, Ida Budhiati, mengeluhkan anggota staf sekretariat KPU yang tidak sepenuhnya mendukung kerja para anggota KPU. Dia mengatakan sekretariat anggota staf menolak untuk membantu verifikasi administrasi dari 34 partai politik pada pertengahan Oktober. Nurul mengatakan pada hari Jumat bahwa DPR akan memanggil menteri dalam negeri, serta Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi, dalam dua minggu ke depan.

“Kami akan meminta penjelasan dari Suripto dan Mendagri,” Nurul, mengatakan dalam sebuah diskusi panel di Jakarta. Dia menambahkan bahwa KPU, dengan bantuan dari kementerian, harus mengatur ulang pejabat di sekretariat KPU untuk mengakhiri keretakan, yang telah menyebabkan keterlambatan dalam pengumuman hasil verifikasi.

“Hal yang paling penting adalah mengganti wakil sekretaris jenderal, Asrudi Trijono, dan mengevaluasi kepala biro. Kita tidak bisa mengharapkan kinerja yang lebih baik dari KPU jika dia tidak berbagi visi yang sama dengan komisaris, “kata Nurul.

Selain Asrudi, Nurul berpendapat bahwa Wakil KepalaBiro Hukum KPU bernama Saiful Bahri sebagai satu pejabat yang harus diberhentikan. Menurut Ida, Saiful berteriak padanya untuk meninggalkan pertemuan internal antara sekretariat KPU dan komisaris pada 24 Oktober. Saiful mengatakan insiden tersebut adalah puncak dari konflik internal di KPU.

Saiful menambahkan bahwa staf anggota sekeretariat KPU telah mendukung komisaris. “Kami tepat di belakang mereka,” katanya, Jumat.

Saran Nurul digemakan oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang mengatakan KPU membutuhkan reformasi, kepemimpinan yang kuat dan resolusi konflik yang tepat.

 

 

Berita Politik Terkini

About The Author

Reply