Berita Politik Terkini – Menteri Dalam Kasus Hambalang

 

Berita Politik Terkini – Sebuah audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana dalam pembangunan pusat olahraga Hambalang di Jawa Barat.

Dalam audit BPK, Andi dan Agus dianggap bersalah oleh kelalaian karena gagal mengikuti ketentuan mengenai proyek-proyek pemerintah.

Andi, yang juga politisi Partai Demokrat, diketahui telah melanggar Keputusan Presiden tahuun 2003 yang mewajibkan seorang menteri untuk menyetujui proyek pengadaan senilai lebih dari Rp 50 miliar (US $ 5,26 juta).

“AAM, sebagai menteri pemuda dan olahraga, telah gagal untuk melakukan tugasnya untuk menentukan pemenang dalam tender untuk proyek pengadaan karena ia membiarkan sekretaris kementerian [Wafid Muharam] untuk merebut kekuasaannya,” jelas laporan audit negara 93 halaman tersebut, merujuk pada inisial Andi.

Laporan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan Andi telah digunakan Wafid untuk menghasilkan dokumen penting untuk proyek konstruksi, termasuk kontrak multi-tahun yang kemudian diusulkan untuk Agus.

“Kurangnya pengawasan telah mendorong penyimpangan [seputar proyek konstruksi Hambalang]. Ini tidak cukup bagi menteri untuk mengklaim bahwa ia tidak bersalah atas pelanggaran prosedural dalam proyek pengadaan karena dia, [Andi] dirinya sendiri, seharusnya akrab dengan semua peraturan, “kata BPK Ketua Hadi Poernomo kepada wartawan pada pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rabu.

Laporan audit BPK menemukan bahwa Agus gagal dalam melaksanakan kekuasaannya dengan menyetujui usulan anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tanpa mencari klarifikasi terlebih dahulu dari Andi.

BPK diharapkan untuk menyampaikan laporannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum lainnya yang akan memeriksa pelanggaran.

“Kami akan segera menyerahkan hasil audit kami ke KPK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk penyelidikan lebih lanjut karena mereka adalah lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut,” tambah Hadi.

Menanggapi rencana BPK untuk berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum, kedua menteri mengatakan mereka bersedia untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang dalam hal ini, seperti dikutip kantor berita Antara.

 

Berita Politik Terkini

Be Sociable, Share!