Berita Politik Terkini – Nazaruddin Membuat Ancaman Baru

Berita Politik Terkini –  Terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin mengklaim bahwa ia telah memberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebuah dokumen yang dapat mengungkapkan identitas mereka yang bertanggung jawab atas korupsi dalam pembangunan kompleks olahraga Hambalang.

Nazaruddin tiba di markas KPK pada hari Rabu untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut.

“Saya datang ke sini hari ini untuk menjelaskan aktor nyata yangg bermain di balik kasus Hambalang. Saya akan menyerahkan dokumen-dokumen [ke KPK], “kata Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat, setibanya di kantor KPK di Jakarta.

Nazaruddin mengisyaratkan bahwa dokumen itu bisa menjelaskan dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus tersebut.

Akhir tahun lalu, KPK meluncurkan penyelidikan atas pembangunan kompleks gedung olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat senilai Rp 1,17 triliun (US $ 121 juta) menyusul tuduhan Nazaruddin bahwa Andi dan Anas secara pribadi mendapat keuntungan dari proyek konstruksi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menemukan bahwa penyimpangan terjadi ketika proyek diserahkan dari pendahulunya Andi, Adhyaksa Dault, pada tahun 2009. Setelah Andi mengambil alih, site plan proyek diubah dan anggaran membengkak dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.

Menurut Nazaruddin, Anas memberi sekitar Rp 67 miliar, yang diduga bersumber dari proyek, untuk beberapa kepala kantor Partai Demokrat Kabupaten selama kampanye untuk kepemimpinan partai pada tahun 2010.

“Kita semua tahu aktor sebenarnya di balik kasus ini. Sayangnya, mereka kebetulan milik partai yang berkuasa, yang sekarang menjalankan negara, “katanya.

Nazaruddin juga mengecam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengeluarkan laporan menutupi peran Andi dalam proyek tersebut.

Laporan menyatakan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 234 juta dalam proyek tersebut. Hal ini juga menyatakan bahwa Andi dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana dalam pembangunan pusat olahraga dan gagal mengikuti ketentuan mengenai proyek-proyek pemerintah.

“Namun, audit BPK mengaburkan begitu banyak masalah,” kata Nazaruddin, menambahkan bahwa BPK bisa menyerah pada tekanan politik.

BPK, sementara itu, telah menegaskan kembali pada berbagai kesempatan, bahwa kemerdekaan ketika melakukan audit selalu dipelihara.

“Telah ada intervensi semacam itu [dari pihak] mengenai penyelidikan kasus Hambalang,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo baru-baru ini.

Saat ini, BPK sedang mempersiapkan untuk melakukan audit investigasi kedua dari kompleks Hambalang, yang akan mencoba untuk lebih menelusuri aliran dana yang melibatkan subkontraktor, termasuk PT Dutasari Citralaras, yang diduga dimiliki oleh istri Anas ‘, Athiyyah Laila.’

 

Berita Politik Terkini

About The Author

Reply