Berita Terbaru – Kasus Video Porno, Fraksi PDIP Menunggu Surat Dari BK DPR

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuturkan bahwa mereka belum menerima surat pemberitahuan dari Badan Kehormatan DPR yang akan kembali menangani kasus video porno yang diduga diperankan oleh Karolin Margret Natasha.

“Kita masih belum menerima surat pemberitahuan tapi kita akan ikuti alurnya. Kita harus mengikuti aturan dan hukum. Kita masih belum menerima pemberitahuan dari BK yang katanya mau disikapi jauh lebih lanjut,” tukas Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan saat berada di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Puan juga menambahkan bahwa pihaknya masih belum mampu untuk memberikan respons serta tanggapan terkait hal itu. Pasalnya, sampai sekarang ini fraksi masih belum menadakan rapat karena belum adanya pemberitahuan secara resmi dari BK DPR.

“Kalau ada hal yang perlu disikapi lebih lanjut maka saya akan menunggu terlebih dahulu dari BK karena pemberitahuan masih belum ada ya tentu saja kita belum perlu untuk merapatkan hal itu. apanya yang perlu dirapatkan?” tukas Puan.

Sebelumnya, Ketua BK DPR M. Prakosa mengungkapkan bahwa penanganan video porno yang diduga melibatkan anggota DPR yang sempat ramai diperbincangkan beberapa bulan lalu ternyata masih belum menemukan titik temu. BK DPR pun sudah menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Mabes Polri.

Akan tetapi, dari pihak Mabes Polri sendiri sampai sekarang ini masih belum memberikan pernyataan atau keputusan mengenai kasus yang sempat mencengangkan publik itu. Prakosa memberikan penegasan bahwa pihaknya akan dengan segera menggelar rapat internal untuk membahas keberlanjutan penanganan kasus itu.

Kasus video porno yang diduga melibatkan anggota DPR, Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Karolin Margaret Natasha yang sempat menghebohkan publik beberapa bulan silam memang masih belum menemui titik terang penyelesaiannya.

Akan tetapi, Karolin mengaku dengan tegas bahwa video tersebut bukanlah videonya. Kasus yang sempat ditangani oleh BK DPR, dengan mendatangkan para ahli untuk meneliti kebenaran dari video tersebut. Lantaran hasil penelitian yang masih simpang siur, akhirnya BK DPR pun menyerahkan kasus itu kepada Mabes Polri.

 

 

Berita Terbaru

About The Author

Reply