Berita Terbaru Terkini – XL Axiata Akan Mengakuisisi Axis

Dari perusahaan XL Axiata yang saat ini sudah sangat giat untuk bisa mempersiapkan adanya suatu hal yang berguna untuk mendapatkan suatu proses yang ingin bisa mengakuisisi daro Axis Teleokm Indoensia. Jika memang akuisisi ini sudah selesai maka apa yang akan di lakukan oleh XL nantinya ?

“Yang sudah sangat di pastikan adalah Axis yang sudah lebih detail lagi untuk tidak di tutup, akan tetapi akan di kembangkan,” ujar dari  Hasnul Suhaimi, Presiden Direktur yang berasal dari XL kepada salah satu wartawan media. Pada hari Jumat kemarin, (26/7/2013)

Predir tersebut yang memberikan ungkapan kalau merasa sudah jatuh cinta dengan apa yang ada di dapatkannya saat ini, XL yang sudah mencintai dan juga inginkan untuk seluruh hal yang ada di dalam Axis saat ini.

“Untuk semua yang ada di Axis adalah yang sangat kita inginkan. Mulai dari bran, ffrekuensi, karyawan, dan juga pelanggan lainnya. Itu sudah kami cari saat ini,” ujarnya lagi.

Adapu suatu keterkaitan dengan kepemilika dari frekuensi yang masihdi mungkikan menjadi suatu hal yang di inginkan dengan regulator, akan tetapi XL yang tidak ingin membantah jika memang di katakan inginkan sumber daya yang masih terbatas tersebut. Walaupun dengan adanya suatu anak usaha dari Axiata ini akui akan menjalani suatu aturan yang ada.

“Suatu harapannya yang sudah bertentuan ingin mengkuti adanya aturan. Termasuk dari frekuensi yang nantinya akan di kembalikan ke pemerintah, namun nanti bisa di katakan jika bisa kembali ke kita lagi, XL dan juga Axis. Sudah di ketahui saat ini spent a lot of money di mana juga masih membutuhkan dari pelanggan,” ujar dari Hasnul.

Sebelum yang sudah di ketahaui, seperti ungkapan dari Nonot Harsono dari anggota Komisioner BRTI yang sudah sebutkan kalau akan ada suatu surat yang hanya kembalikan XL ke frekuensi 5 Mhz di dalam spektrum 2,1 Ghz, atau bisa di kisarkan dari blok 3 G. Di mana itu yang memang harus bisa di jadikan syarat agar bisa memuluskan merger dari akusisi seperti yang ada di UU No. 36/1999 dan PP No. 53/2000.

 

 

About The Author

Reply