Berita Terkini Terbaru – Masalah E-KTP Dapatkan Teguran Dari Komisi II DPR

Baru – baru saja ada ungkapan dari Menteri Dalam Negeri yang telah mengatakan kalau chip yang ada di dalam e-KTP tersebut sangatlah rawan untuk di gunakan. Menteri Dalam Negeri tersebut telah menghimbau kepada banyak masyarakat agar tidak melakukan fotokopi dan juga di stapler karena nantinya bisa merusak  Chip yang ada di dalam e-KTP, kualitasnya masih belum bagus.

Dan dengan kabar tersebut akhirnya komisi II DPR Abdul Malik Haramain merasa tidak yakin atau masih ragu dengan himbauan Mendagri tersebut.

“Kami mulai meragukan kualitas dan kekuatan chip yang ada di e-KTP,” kata anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain, kepada detikcom, Rabu (7/5/2013).

Yang seharusnya di lakukan, pendapat dari Malik, Mendagri harus bisa mengantisipasi kemungkinan e-KTP tidak bisa difotokopi. Dan juga harus bisa mengeluarkan suatu peringatan kepada semua lapisan masyarakat di saat sebelum e-KTP dibagikan. Kasihan masyarakat yang sudah terlanjur sering memfotokopi e-KTP.

“Mestinya sejak awal Kemendagri sudah mengantisipasi kemungkinan e0KTP tidak bisa difotokopi. Karena banyak instansi yang termasuk swasta bisa mengakses data e-KTP secara elektronik, masih banyak lembaga yang mengakses secara manual dengan memfotokopi,” katanya.

Menteri Dalam Negeri, yaitu Gamawan Fauzi melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang e-KTP, menyebutkan di dalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan. Karena itu, tidak boleh terlalu sering di-fotocopy atau di-stapler.

Di sebutkan juga yang ada di dalam surat edaran tersebut, mulai awal 1 Januari 2014, KTP non elektronik akan ditarik seluruhnya. “Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfoto copy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP,” imbuh Gamawan.

 

About The Author

Reply