Bisnis dan Ekonomi – Cegah Mark Up, BPK Akan Terapkan Sistem Audit Online

Perjalanan dinas para pejabat kerapkali menjadi sorotan. Hal ini tidak lepas banyaknya pejabat yang menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk mencari penghasilan tambahan. Perjalanan dinas fiktif dan mark up banyak dilakukan oleh para pegawai kementerian maupun lembaga dan juga pemerintah daerah.

Melalui pemeriksaan semester I-2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 259 kasus penyimpangan perjalanan dinas para pejabat. Baik di pemerintah pusat maupun daerah. Penyimpangan tersebut telah merugikan negara senilai Rp 77 miliar. Dan berdasarkan data total tersebut ada 86 kasus senilai Rp 40, 13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif dan terdapat 173 kasus senilai Rp 36, 87 miliar yang merupakan perjalanan dinas ganda.

Itulah sebabnya, BPK kemudian akan menerapkan sistem audit perjalanan dinas di semua kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah dengan sistem online untuk semua entitas. Hal ini dijelaskan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo. Menurutnya perjalanan dinas yang akan diaudit bukan sampling lagi melainkan 100 persen akan diaudit. Diharapkan hal tersebut akan mampu meningkatkan pengawasan dalam penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas. Nantinya juga akan melakukan kerjasama dengan maskapai penerbangan dan Angkasa Pura. Sehingga ketika ada tiket atau boarding pass palsu akan langsung ketahuan. Ia juga berharap sistem tersebut dapat mengurangi sistem KKN secara sistemik.

Hadi juga berharap aplikasi e-Audit tersebut akan efektif pada 2015 mendatang. Saat ini BPK telah melakukan MoU dengan seluruh entitas termasuk 33 provinsi di Indonesia. Ada 759 entitas yang masuk dalam e-Audit. Saat ini 80 persen aplikasi tersebut menurutnya juga telah diselesaikan. Nantinya aplikasi ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap semua sektor yang diperiksi BPK kepada entitas. Salah satunya pengujian bantuan sosial secara elektrokik dan juga masalah perjalanan dinas.

Ia kembali menegaskan agar nantinya sistem tersebut bisa mengurangi semua praktik korupsi. Kemudian bisa membuat seluruh entitas dapat mengelola keuangan dengan baik. Selain itu sistem ini dijelaskannya juga untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.

 

Bisnis dan Ekonomi

About The Author

Reply