Dunia Politik – Kelompok HAM Mengkritik Tindakan Kontra-Terorisme di Poso, Sulawesi Utara

 

Dunia Politik – Penyebaran banyak peleton Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyusul serangkaian serangan teror di Poso, Sulawesi Tengah, adalah ukuran kontra-produktif yang berpotensi memicu kerusuhan sosial, kata para aktivis hak asasi manusia.

Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan pada hari Kamis, 25 Oktober 2012 bahwa kehadiran personil militer atau anggota TNI mungkin membawa kembali kenangan warga pada ‘konflik sektarian di beberapa Kabupaten lebih dari satu dekade yang lalu.

Sebuah tim gabungan dari kepolisian Sulawesi Tengah dan Angkatan Darat juga mengintensifkan operasi menyisir sekitar dusun sejak Rabu, untuk mencari teroris yang bertanggung jawab untuk lima ledakan bom, tiga bom teror, dua penembakan dan pembunuhan di beberapa pekan terakhir. Serangan itu menewaskan dua petugas polisi dan seorang penduduk, dan juga melukai dua polisi dan dua warga.

“Berdasarkan alasan apa pemerintah telah melibatkan Angkatan Darat? Kami takut bahwa hal itu tidak hanya akan membangkitkan trauma di kalangan warga, tetapi juga akan memberikan celah bagi suatu otoritas pemerintah untuk menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang telah terjadi sebelumnya” katanya saat jumpa pers di markas Kontras di Jakarta.

Haris merujuk pada razia polisi berdarah di Tanah Runtuh, Poso, antara 11 Januari dan 22 Januari tahun 2007. Kontras menemukan bahwa petugas polisi terang-terangan menangkap dan menyerang 25 penduduk setempat. Sebanyak 15 warga sipil dan dua polisi petugas patroli tewas dalam serangan tersebut.

Bonar Tigor Naipospos dari Institut Setara mengatakan bahwa penyebaran (aparat Polisi dan TNI) membuktikan bahwa pemerintah telah terus memprioritaskan tindakan represif, yang pernah di terapkan untuk mengakhiri bentrokan berdarah antara komunitas Kristen dan Muslim antara tahun 1997 dan 2001. Ini menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat berpotensi dalam pelanggaran Hak asasi manusia atau HAM.

“Pemerintah harus menggunakan langkah-langkah konsolidatif, dengan mempromosikan dialog antar-tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini akan meredakan kekhawatiran warga ‘. Langkah yang menghindari kekerasan adalah yang terbaik yang bisa ditempuh di tengah paranoid warga akan kekerasan yang pernah mereka alami beberapa dekade terdahulu.

 

 

Dunia Politik

Be Sociable, Share!