Info Politik KPK – KPK Diminta Menuntut Kembali Uang Hasil Korupsi Koruptor

Dalam upaya untuk lebih mencegah korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah didesak untuk konsisten meminta narapidana korupsi untuk mengembalikan semua uang yang mereka korupsi dari kegiatan melanggar hukum mereka.

“Orang-orang yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri mereka sendiri. Oleh karena itu, menyita aset mereka adalah salah satu upaya terbaik, “kata pakar hukum pidana Gandjar Laksmana dari Universitas Indonesia kepada pers di Jakarta, pada hari Jumat.

Dia mengomentari sidang politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh pada hari Kamis.

Jaksa menuntut pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun untuk Angelina dan memaksa dia untuk mengembalikan uang yang dia terima kepada negara.

Di persidangan, jaksa menggunakan Pasal 18 UU 1999 tentang Antikorupsi yang memungkinkan pengadilan untuk memerintahkan penyitaan aset yang diperoleh dari praktik terlarang.

Dalam kasus Angelina, para mantan ratu kecantikan tersebut dapat diminta kembali kekayaannya sebesar lebih dari Rp 33 miliar (US $ 3.410.000) yang dia diterima sebagai suap.

Para jaksa menuntut 12 tahun penjara kepada Angelin. Ia juga mengatakan bahwa sebagai anggota komisi anggaran DPR Angi juga melanggar Pasal 12 dengan menerima gratifikasi dari perusahaan dalam pertukaran untuk mengamankan alokasi anggaran untuk program-program di dua kementerian pada tahun 2010.

Gandjar menambahkan bahwa orang-orang yang melakukan korupsi tidak takut dikurung dalam penjara karena pengadilan tidak menyita kekayaan mereka.

“Mereka pikir mereka harus mencuri sebanyak mungkin dan menikmati uang kemudian setelah mereka menjalani hukuman beberapa tahun di penjara,” katanya.

Meskipun Angelina tidak mencuri uang negara, Gandjar mengatakan, ia harus menyadari bahwa ia tidak bisa menerima gratifikasi terkait dengan posisinya sebagai anggota Dewan.

“Ini adalah doktrin dalam kampanye antikorupsi dan pencucian uang: pejabat Negara tidak boleh menerima apa-apa untuk tugas-tugas publik mereka,” katanya. “Negara sudah membayar untuk layanan mereka.”

Donal Fariz, aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch, setuju. “Meskipun tidak ada uang negara yang terlibat dalam kasus Angelina, KPK dapat menggunakan Pasal 18 selama uang itu datang dari korupsi. Pasal 18 menetapkan hal itu, “katanya.

Dia menambahkan bahwa efektivitas perjuangan antikorupsi diukur dengan berapa banyak uang itu kembali, bukan penjara narapidana.

 

 

Info Politik KPK

About The Author

Reply