Info Politik Terkini – KPK Tidak Bekerja Sama Dengan Media Untuk Kasus Korupsi

Kabar dari masalah korupsi, datang dari KPK, Komisi  Pemberantasan Korupsi yang kembali muncul untuk membantah adanya suatu tudingan yang telah menggunakan media yang bisa membuat karakter dari terdakawa nantinya bisa terbunuh akan kasus dugaan suap yang ada kaitannya dengan pengurusan impor kuota daging sapi di Kementrian Pertanian. Dari KPK sendiri yang nyatakan kalau belum pernah untuk memberikan ucapan berita yang di tujukan kepada pers dan media dalam urusan pembahasan ini.

Terkait dari tudingan kuasa hukum dari mantan Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Luthfi Hasan Ishaaq yang sudah di ketahui nota keberatan yang sudah di bacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, nota keberatan tersebut mengatakan kalau KPK sudah menggunakan  media untuk melakukan suatu peradilan opini kepada Luthfi, hal tersebut sudah di perjelas oleh Juru Bicara KPK  yang bernama Johan Budi SP yang katakan kalau hal tersebut malah akan merendahkan media.

“KPK memang tidak mempunyai suatu kemampuan yang bisa untuk mengendalikan media. Adalah hak media sendiri yang akan memberikan suatu informasi yang memang perlu di beritakan dan memang layak untuk di informasikan. Jangan mencoba untuk merendahkan dan menghina dari independensi media tersebut,” ujar dari Johan Budi.

Sudah di jelaskan kalau memang KPK tidak pernah untuk sekalipun  meminta untuk bisa memerintahkan media untuk bisa menjadikan kabar santer akan suatu kasus tersebut. Suatu pilihan yang akan memberitakan apa yang menjadi tema mereka itu semua akan tergantung dari media masing masing, bukan dari KPK.

Sementara untuk sangkut pautkan tidak ada nama Menteri Koordinator Perekonomian yaitu Hatta Radjasa dan juga dari Ketua Umum dari Partai Golkar yaitu Aburizal Bakrie dalam suatu surat dakwaan yang di tujukan kepada Luthfi. Hal tersebut langsung di jawab Johan, kalau masalah tersebut tinggal yang sudah di katakan dan di sebutkan dari jaksa, maka memang mengharuskan Luthfi untuk bisa memberikan kebenarannya dari anggapan penerimaan hadiah dan janji dalam pengurusan kuota impor daging.

 

 

About The Author

Reply