Info Politik Terkini – Polisi Berjuang Untuk Mendapatkan Bukti Kembali

Info Politik Terkini – Kepolisian Republik Indonesia Korps Lalu Lintas (Korlantas) mengatakan bahwa beberapa dokumen yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah milik publik dan penyitaan oleh badan anti-korupsi tersebut dapat membahayakan pekerjaan polisi.

Seorang pengacara untuk Korlantas, Juniver Girsang, mengatakan bahwa KPK telah menyita banyak dokumen, beberapa di antaranya tidak terkait dengan investigasi yang sedang dilakukan KPK dalam skandal korupsi simulator SIM di Korlantas.

“Korlantas telah mengirim surat untuk meminta KPK mengembalikan dokumen yang tidak terkait dengan skandal simulator. Semua dokumen tersebut adalah milik publik yang dapat mempengaruhi pelayanan publik Korlantas ‘, “kata Juniver kepada wartawan, Senin.

Korlantas mengajukan gugatan perdata terhadap KPK atas penyitaan dokumen pada bulan September.

Selama serangan itu, para penyidik KPK menyita puluhan kotak berisi berbagai dokumen.

Menurut Korlantas, penyitaan dokumen telah menyebabkan kerugian material untuk Korlantas.

Namun, banyak yang berspekulasi bahwa upaya Korlantas termotivasi oleh isi dokumen yang kemungkinan bisa memberatkan – informasi yang bisa membuktikan, atau melibatkan, jenderal polisi dalam kasus korupsi lainnya.

Ketika KPK menggerebek markas Korlantas, para analis mengatakan bahwa hal itu juga ditargetkan untuk menindaklanjuti praktik korupsi dalam penerbitan surat izin mengemudi dan dokumen STNK, serta pungutan liar yang dikumpulkan dari pemilik kendaraan.

Juniver membantah tuduhan itu tetapi mengatakan bahwa banyak dokumen bisa mengugkap beberapa praktik korupsi.

Secara terpisah, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa KPK akan siap untuk menghadapi sidang gugatan perdata Korlantas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan tanggal 1 November sebagai tanggal pertama untuk sidang kasus tersebut.

“Ini benar bahwa Korlantas mengajukan gugatan terhadap KPK, mereka boleh percaya bahwa ada hal-hal yang tidak pantas dalam kasus ini, tetapi tentu saja itu nanti akan diputuskan oleh hakim jika kita terjebak dalam hukum ketika menyerang kantor Korlantas,” katanya.

Dia mengatakan bahwa masih ada pilihan untuk Korlantas untuk menjatuhkan gugatan dan menyelesaikan masalah secara damai.

“Hakim tentu akan meminta Korlantas untuk mempertimbangkan kembali gugatannya pada sidang pertama. Jika tidak kami [Korlantas dan KPK] juga bisa mencari penyelesaian di luar pengadilan, “kata Johan.

 

 

Info Politik Terkini

About The Author

Reply