Jika Perppu Mengenai Pilkada Kembali Diterbitkan, Maka KPU Usulkan 5 Hal Berikut Ini

Jika Perppu Mengenai Pilkada Kembali Diterbitkan, Maka KPU Usulkan 5 Hal Berikut Ini – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), yakni Pramono Ubaid Tanthowi telah mengatakan, bahwa jika pemerintah kembali mengerluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) untuk Pilkada 2020, maka pihaknya akan memberikan sejumlah usulan mengenai teknis penyelenggaraan Pilkada 2020.

“jika jadi dikeluarkan, maka kami akan mengusulkan poin-poin yang terkait teknis penyelenggaraan tahapan pilkada,” kata Pramono dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2020).

Tujuannya, supaya teknis pelaksanaan Pilkada 2020 bisa lebih sesuai dengan protokol kesehatan.

Namun, apakah Perppu nantinya akan dikeluarkan atau tidak, Pramono telah mengatakan bahwa itu adalah kewenangan dari pemerintah. Adapun lima usul yang dimaksud Pramono yaitu pertama, metode pengambilan suara bisa dilakukan melalui TPS dan juga kotak suara keliling (KSK). Kata dia, selama ini metode pengambilan suara hanya melalui TPS. Tetapi, di tengah pandemi ini, metode KSK yang tadinya biasa dipakai bagi para WNI yang bertempat tinggal di luar negeri dapat dilaksanakan.

“Metode tersebut menjadi alternatif guna menjemput pemilih yang takut untuk pergi ke TPS, dan pemilih yang positif Covid-19 ataupun yang sedang isolasi mandiri,” ujar Pramono.

Kedua, waktu pengambilan suara dilaksanakan pada pukul 07.00 waktu setempat sampai 15.00 waktu setempat. Untuk mengurai waktu kedatangan para pemilih ke TPS sehingga dapat terhindar dari kerumunan.

Ketiga, rekapitulasi dari hasil penghitungan suara dilakukan secara manual ataupun elektronik. Pramono mengatakan, bahwa saat ini KPU membangun sistem e-rekap.

“Tetapi, kami butuh payung hukum yang lebih kokoh di perppu, dan pengaturan secara teknisnya akan diatur dalam Peraturan KPU,” ujar dia.

Keempat, kampanye dalam bentuk yang lain (rapat umum, olah raga, kegiatan kebudayaan, perlombaan, dan sosial) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf g UU Pilkada cuma diperbolehkan secara daring. Pramono telah menyebut, bahwa jika nantinya usul ini tidak masuk pada perppu, KPU akan mengatur lewat revisi Peraturan KPU (PKPU).

“Dan jika waktunya dianggap tidak mencukupi, akan diatur lewat pedoman teknis,” kata dia.

Kelima, KPU telah mengusulkan bahwa akan ada sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan.

Berita Terbaru

PenulisBerita@!!76798

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *