Kabar Bisnis – Menteri Jonan : Grab Car Dan Uber Harus Urus Perizinan

Masalah yang selama ini masih ramai di bicarakan yaitu kasus dari Uber Taxi dan Grab Car. Kini dari menteri perhubungan yang bernama Ignasius Jonan memberikan ungkapan ada suatu kenakalan yang sudah di lakukan oleh pengusaha dari Grab Car dan Uber Taxi. Kenakalan yang sudah di lakukan adalah terkait dengan masalah perizinan dari perusahaan itu.

“Kalau saya masih ingat-ingat, berada di satu tahun yang lalu ada perwakilan berasal dari Grab Car dan Uber Taxi tersebut sudah kepada saya,” terang dari Ignasius Jonan yang sudah di temui berada di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), berda di awal pekan kemarin, Senin (14/3/16).

Berada di waktu itu, di ketahui kalau Jonan memberikan pengakuan sudah mengutuskan kepada perwakilan perusahaan jasa aplikasi online dimana secara pribadi dirinya sangat mendukung dari di bentuknya sarana transportasi online dengan menggunakan aplikasi seperti itu.

Maka dari itu, dari mantan petinggi dari PT Kereta Api Indonesia itu mengakui kalau meminta kepada perwakilan pengusaha aplikasi online seperti Uber dan grab tersebut mengutus izin sehingga dari sarana transportasi yang mereka gunakan sama dengan aturan dan juga adanya undang-undang yang mengaturnya.

Lantas dari Jonan yang memang tidak habis pikir. Setelah dirinya di berikan waktu dengan kurun lumayan lama, pengusaha dari Grab Car dan Uber Taxi tidak mengurus izin dari sarana transportasi onlinenya tersebut.

“Saya menyebutkan kalau sebenarnya saya sangat mendukug sarana transportasi seperti itu, akan tetapi tolong dong perizinannya bisa di urus. Kok sampai saat ini masih belum di urus juga, mau gimana lagi coba?” tegas dari Jonan yang menambahkan lebih tegas lagi.

Padahal seperti keterangan Jonan, untuk setiap sarana transportasi umum akan bisa di daftarkan dengan resmi. Dari pembetulan ini memang sudah termuat berada di dalam undang-undang Lalu Linas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus yang seperti Uber Taxi dan juga Grab Car ini, keduanya harus bisa mengurus adanya izin berada di Dinas Perhubungan yang ada di provinsi masing-masing.

About The Author