Kabar Ekonomi – Asbisindo Bergantung Pada KNKS

 

Asbisindo atau dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia telah berharap kehadirann dari Komite Nasional Keuangan Syariah atau disingkat sebagai KNKS  dapat menjembatani kurangnya koordinasi anatar lembaga atau kementrian di dalam mendorong industri dari keuangan syariah.

Ahmad K. Permana selaku Sekretaris jend. Asbisindotelah mengatakan kurangnya koordinasi itu memang sudah terindikasi dari kurangnya sebuah komitmen instansi Negara di dalam menggunakan layanan dari jasa perbankan syariah nasional.

Lihat saja, minimnya beberalalembaga ataupun kementrian yang sudah memanfaatkan bank Syariah sebagai selaku penyalur pembayaran para gaji pegawainya atau payroll. Padahal, dari Menteri Keuangan sudah merestui sebuah bank Syariah yaitu sebagai alternative pembayaran dari gaji pegawai negeri sipil atau PNS, Polri dan juga TNI.

Alternative itu sudah tertuang di dalam peraturan menteri keuangan atau Permenkeu No. 11 / PMK. 05/ 2016 di tahun 2016 tentang sebuah penyaluran Gaji dari rekening pegawai negeri Sipil atau dari prajurit tentara nasional Indonesia ataupun dari anggota kepolisian Negara RI di Bnak Umum yang sudah terpusat, syariah dan juga konvensional.

“Ada salah satu contoh riilnya, adalah sudah disetujui dan ada persetujuan bank syariah akan menjadi bank operator 1 & 2 untuk payroll. Hal itu akan menjadi suatu hal yang bagus. Namun, pada nyatanya tak semua mengadopsi aturan tersebut, walaupun memang sudah ada aturannya,” jelas Permana, pada hari Senin, 21/11/2016.

Dari direktur Utama Bank Permata Syariah juga menuturkan untuk bsia mendorong industri keuangan syariah tak dapat mengandalkan dari otoritas jasa keungan & juga Bank Indonesia semata. Dari lembaga ataupun Kementrian yang lainnya akan bergerak pada sector riil telah diharapkan memiliki andil did alam mendongkrak pertumbuhan di sebuah industri keuangan itu.

“isu yang paling besar dari bank syariah merupakan koordinasi dari antar departemen, pemerintah, dan juga lembaga begitu sangat berkomitmen kepada sector syariah. Misalnya saja OJK dan BI namun perlu yang diingatkan regulasi yang sudah muncul 2 lembaga hanya sebuah sector keuangan saja, dan sector riinya terdapat di departemen lainnya,” jelasnya.

Dia juag sangat berharap dari KNKS langsung  diketuai dari Presiden Joko Widodo, koordinasi di dalam mengembangkan sebuah prinsip syariah dari lembaga dapat semakin mudah terimplementasi. KNKS itu sendiri telah dibentuk Jokowi di tanggal 3 Nopember 2016 dari peraturan presiden no 91 tahun 2016. Dari sebuah organisasi yang sudah bertugas mempercepat, memajukan dan juga memperluas dari pengembangan keuangan syariah did alam rangka mendukung dalam pembangunan ekonomi nasional.

Be Sociable, Share!